15 Berbagi Risiko Tata Kelola Riset

*       Dimuat di Harian KOMPAS 20 Oktober 2016

Kritik  Johanes  Eka  Priyatma  (JEP)  di  KOMPAS  (27/9/2016) terhadap rekomendasi Diskusi Kompas tentang kuantitas, kualitas dan kontribusi riset untuk pembangunan nasional menarik untuk ditanggapi. Intinya, JEP memandang bahwa solusi yang ditawarkan oleh Diskusi Kompas itu tidak menyentuh akar masalah. Sebagai alternatif, JEP menawarkan pendekatan yang lebih struktural dan komprehensif. Menurutnya persoalan riset di Indonesia tidak cukup dianalisis dengan hanya pendekatan input sumber daya, seperti dana, sumber daya manusia, regulasi, dan agenda jangka panjang. JEP menunjukkan bahwa peningkatan anggaran riset dari pemerintah telah terbukti tidak serta-merta meningkatkan kualitas riset. Demikian pula halnya, penambahan jumlah peneliti ternyata juga tidak mengungkit kinerja riset. Bagi JEP kegiatan riset harus dipandang sebagai sebuah realitas yang tidak terpisah dan sebagai akibat   dari suprastrukturnya – yakni strategi pembangunan khususnya perihal inovasi. JEP menilai kegiatan riset yang ada tidak terkait langsung dengan kegiatan inovasi di dunia nyata (baca: industri). Sebagian besar kegiatan riset, terutama di universitas, hanya berorientasi pada pengakuan akademik. Singkatnya, riset tidak berkembang karena memang tidak dibutuhkan.

Gagasan JEP di atas merangsang kita untuk mengernyitkan dahi. Sayangnya, alih-alih memberikan jalan keluar yang sederhana saya khawatir JEP justru mengajak kita masuk ke palung yang dalam dan gelap. Dalam kondisi saat ini, mengganti paradigma pembangunan mungkin sama muskilnya dengan memindahkan gunung  batu.  Pengembangan  riset  harus  ditempuh  melalui cara-cara yang lebih pragmatis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memutus gejala saling asing (mutually exclusive) di antara kegiatan penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk baru (inovasi) oleh industri. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan tentang tata kelola riset yang berbasis pada prinsip pembagian risiko (risk sharing) di antara para pihak.

Saling Asing

Dalam perkonomian berbasis ilmu pengetahuan (knowledge economy) universitas merupakan unsur inti dari infrastruktur intelektual suatu daerah (Lendel, 2010). Idealnya kegiatan penelitian universitas berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Salah satu bidang yang memungkinkan terjadinya kontribusi penelitian terhadap pembangunan perekonomian suatu daerah adalah bidang pangan. Pertumbuhan bisnis dan industri pangan yang sangat pesat seiring dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kesejahteraan serta daya beli masyarakat memerlukan pasokan pengetahuan, teknologi dan produk pangan baru. Sayangnya, dalam amatan penulis ada gejala saling asing (mutually exclusive) yang akut antara kegiatan  penelitian  di  universitas  dan  praksis  pengembangan oleh pelaku usaha. Kaitan antara riset pangan universitas atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha sangat minimal.

Pengalaman   di   Jawa   Tengah,   misalnya,   menunjukkan   bahwa telah berlangsung proses saling asing antara kegiatan penelitian pangan oleh universitas, di satu sisi dan pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha, di sisi lain. Para pelaku usaha berhasil mengembangkan atau merekacipta banyak produk pangan baru yang bukan saja inovatif tetapi juga bernilai tambah tinggi dan sekaligus berhasil di pasar (Widianarko, 2011). Produk pangan yang berhasil dikembangkan oleh pelaku usaha tanpa melalui jalur penelitian formal – oleh universitas – antara lain ceriping, gethuk, sirup berbasis buah lokal, bandeng duri lunak, marning, “dodol” tomat, manisan buah, olahan tahu dan aneka minuman serbuk – untuk menyebut beberapa. Produk- produk seperti Gethuk Trio Magelang, Bandeng Duri Lunak Semarang, Marning Boyolali, Gethuk “Putih” Salatiga, Tomat Rasa Korma (TORAKUR) Bandungan dan Tahu Bakso Ungaran berhasil menjadi icon daerahnya masing masing. Salah satu rahasia di balik keberhasilan para local genius mengembangan produk-produk pangan lokal tersebut adalah kemampuan mereka dalam mendengar suara konsumen. Namun, dari perspektif penelitian sebenarnya yang mereka lakukan sebagian besar masih bertumpu pada metode coba coba (trials and errors) yang diramu dengan intuisi bisnis.

Berbagi Risiko

Dari tahun ke tahun pendanaan penelitian yang tersedia untuk universitas cenderung terus meningkat dan sudah selayaknya tidak menjadi masalah lagi. Yang diperlukan sekarang adalah penetapan prioritas penelitian yang berorientasi pada produk. Gejala saling asing antara penelitian universitas dan pengembangan produk komersial bersumber pada ketiadaan prinsip risk sharing. Hal ini menyebabkan pelaku penelitian menghasilkan penelitian yang tidak memiliki nilai terap, sehingga hasil penelitiannya tidak accountable. Untuk itu diperlukan sebuah tata kelola penelitian baru yang didasarkan pada prinsip risk sharing.

Kerjasama penelitian berbasis risk sharing memang merupakan tuntutan alamiah dari knowledge economy. Dalam pendekatan baru ini institusi pelaku penelitian dituntut untuk mampu menciptakan nilai ekonomi dari kegiatan penelitian. Dengan kata lain kegiatan penelitian dan ilmiah harus bermuara pada (monetary) value creation. Di samping itu, dalam knowledge economy dalam setiap kerjasama maka para pihak memiliki hak dan tanggung jawab. Hal ini tentu juga berlaku bagi para pekerja ilmu yang bernaung di universitas. Definisi formal untuk risk-sharing agreement dalam kerjasama penelitian menurut de Pouvourville   (2006) adalah “kontrak di antara dua pihak yang sepakat untuk bertransaksi dengan kesadaran penuh bahwa ada ketidakpastian (uncertainty) yang melekat pada hasil dan nilai akhir dari produk penelitian yang dihasilkan”. Dengan demikian kedua pihak siap menerima imbalan (reward) dan sanksi (punishment) sesuai dengan status produk penelitian yang dihasilkan. Jika hasil penelitian terbukti memiliki nilai komersial yang tinggi maka pihak pemberi proyek harus bersedia memberikan imbalan (sesuai kesepakatan), sedangkan jika  terjadi yang  sebaliknya maka pihak  pelaksana proyek harus bersedia menerima sanksi.

Model   tata   kelola   penelitian   berbasis   risk-sharing      di   atas tentu saja sangat berbeda dari kelaziman pelaksanaan proyek penelitian di universitas hingga saat ini. Kebiasaan yang berlaku selama ini masih mengasumsikan bahwa setiap pelaku kegiatan penelitian – bagaimanapun status hasilnya – sudah selayaknya mendapatkan imbalan atas jerih payahnya. Dalam kerangka ini penetapan imbalan dan sanksi menjadi hal yang sangat stratejik. Imbalan   (finansial)  yang   disediakan   untuk   produk   pangan yang berhasil harus menarik para peneliti untuk melaksanakan proyek penelitian. Sanksi (finansial) yang dapat dibebankan pada peneliti yang gagal menghasilkan produk yang sukses adalah peniadaan imbalan bagi jerih payahnya. Meskipun demikian, direkomendasikan agar seluruh biaya penelitian tetap ditukar (at cost) oleh pemberi proyek. Dengan tata kelola baru ini setiap kegiatan penelitian pangan dengan sendirinya akan accountable dan berpeluang besar untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan berhasil di pasar. Model tata kelola penelitian berbasis risk sharing muncul sebagai tuntutan alamiah dari knowledge economy. Sebagai paradigma baru, model tata kelola ini menuntut pelaku penelitian untuk menciptakan nilai ekonomi dari kegiatannya. Pada akhirnya kegiatan penelitian diharapkan bermuara pada (monetary) value creation.