7 Demokrasi Pengetahuan dan Universitas

Dimuat di Harian KOMPAS 7 Januari 2017

Saat ini tatanan sosial politik negeri ini sedang dibalut kabut tebal. Apa yang sedang berlangsung di bisa dipandang sebagai buah pahit demokrasi. Salah satu biang keladi dari munculnya kabut tebal itu adalah kebebasan penyampaian pendapat yang tidak dilandasi etika dan dipagari oleh rasa tanggungjawab. Akibatnya telah terjadi berbagai penyesatan informasi, yang bukan hanya membingungkan tetapi sampai tingkat tertentu sudah berhasil memecah belah masyarakat. Gejala ini berkembang sangat subur seiring dengan semakin terbukanya akses terhadap internet dan media sosial. Sudah sangat jamak kita jumpai berbagai unggahan berita dan video yang menanamkan kebencian dan fitnah – bahkan sejak dari judulnya.

Namun,  seperti  layaknya  buah,  ada  pula  buah  yang  manis dari   demokrasi.   Salah   satu   buah   manis   demokrasi   yang kian mewujud adalah apa yang disebut sebagai demokrasi pengetahuan (knowledge democracy). Dalam masyarakat yang telah semakin mengarah pada masyarakat pengetahuan (knowledge society), saat ini pengetahuan – atau lebih tepatnya penguasaan terhadapnya – telah tersebar luas dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah bukan lagi menjadi monopoli para ilmuwan universitas. Banyak keahlian yang berakar dalam pengalaman hidup warga. Begitu pula kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi mulai tersebar merata dalam masyarakat. Singkatnya, meminjam ungkapan Beth Simone Noveck (2016), Guru Besar Universitas New York, telah berlangsung pergeseran dari pakar “resmi” (credentialed experts) ke pakar “warga” (citizen experts) dalam berbagai bidang iptek.

 

Akses yang semakin meningkat terhadap teknologi internet dan media sosial – yang semakin canggih serta kian mudah digunakan – merupakan faktor penting yang memacu pergeseran dari pakar “resmi” (pares) ke pakar “warga (pawar ) tersebut.  Sebagian  besar  dari  kita  tentu  telah  menyaksikan dan bahkan memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dibagikan oleh para pawar secara cuma- cuma di media sosial. Dalam keseharian dapat dipastikan bahwa sebagian besar dari kita pernah merasakan betul jasa para  pawar  ini.  Contoh  yang  paling  sederhana  adalah  saat kita menemui kesulitan dengan produk elektronik dan gadget baru. Untuk bisa mengoperasikan piranti tersebut kita cukup menyimak video bertajuk unboxing…(merek dan seri gadget anda)yang diunggah di media sosial. Dalam media sosial yang sama kita bisa mendapati begitu banyak orang yang secara sukarela berbagi beragam pengetahuan dan ketrampilan

– dari yang sederhana hingga yang sangat ilmiah – mulai dari “bermain karet gelang” atau “membuat pupuk organik” sampai “human genome sequencing”. Fenomena ini kembali menegaskan bahwa manusia memang mahluk yang selalu terombang- ambing oleh dorongan egoisme dan altruisme.

Tantangan bagi Universitas

 

Proses demokratisasi pengetahuan dalam masyarakat pengetahuan menuntut universitas dan para lulusannya untuk beradaptasi.  Sebagai  sebuah  keniscayaan,  proses  ini  tidak perlu – dan memang tidak bisa dimitigasi. Universitas sudah tidak bisa lagi mendaku sebagai pemegang monopoli riset dan ilmu pengetahuan. Mungkin, hanya satu monopoli universitas yang masih dapat dipertahankan yaitu pendidikan para peneliti, karena otoritasnya dalam pemberian gelar akademik. Universitas harus menggeser haluannya. Jika sebelumnya universitas   adalah kutub utama pengetahuan, ia kini hanya merupakan satu dari banyak kutub dalam konstelasi ilmu pengetahuan yang multipolar. Untuk itu universitas harus memiliki kesadaran baru, yaitu kesadaran kewargaan (civic awareness).

 

Dengan kesadaran baru itu, universitas dapat menemukan peran kewargaannya (civic role). Peran kewargaan universitas adalah bersama segenap unsur masyarakat terlibat – secara setara dan saling menghargai – dalam pembangunan wilayah dan nasional. Proses keterlibatan bersama dalam pembangunan wilayah  dan  nasional  ini  dikenal  sebagai  proses  ko-kreasi (co-creation). Dan universitas yang telah terlibat dalam ko- kreasi layak mendapat predikat universitas transformatif (transformative university) – atau universitas generasi keempat.

 

Jika ceruk pergumulan universitas sudah terumuskan dengan baik – yaitu berproses menjadi universitas transformatif – bagaimana dengan para alumninya?  Dalam kaitan ini, dengan memadukan pemikiran John Dewey dan Bruno Latour, Gert Biesta (2007) – seorang filsuf dari Universitas Stirling, Inggris– merumuskan  bahwa  agenda  penting  yang  harus  diemban oleh  universitas  dalam  peran  kewargaannya  adalah  justru

memperkuat proses demokratisasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian para alumni sebagai warga masyarakat berhak dan perlu menyumbangkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya  dalam  proses  ko-kreasi  –  tanpa  harus  berada dalam pemerintahan. Perlu disadari dalam sistem pengetahuan multipolar ini, ada lebih banyak pakar (ahli) daripada jumlah mereka  yang  “beruntung”  membantu  pemerintah.  Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Noveck (2016) – dikotomi antara demokrasi dan kepakaran adalah sebuah kekeliruan.

Akhirnya – di tengah kemelimpahan dan ketersebaran pengetahuan dalam masyarakat – universitas harus mengambil peran sebagai simpul pengetahuan (knowledge hub). Sebagai sebuah simpul, universitas harus mampu menjalankan crowdsourcing (outsourcing from the crowd). Idealnya universitas berperan dalam menghimpun, mengelompokkan, memadukan dan menyajikan beragam pengetahuan yang tersebar itu dalam bentuk yang lebih siap untuk didayagunakan oleh pengambil keputusan (baca: pemerintah) dalam meningkatkan mutu pembangunan.