4 Inang Baru Perguruan Tinggi

Dimuat di Harian KOMPAS 20 Juni 2014

Di tengah kerinduan sebagian kalangan perguruan tinggi (PT) – melalui Forum Rektor Indonesia (FRI)- untuk memiliki inang baru pengganti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),   penulis setuju dengan rumusan penutup Indira Permanasari (Kompas, 9/6/2014) yang melaporkan hasil Diskusi FRI – “KOMPAS”. Indira menulis:

.., persoalannya bukan lagi sebatas perguruan tinggi di bawah kementerian yang mana. Namun, lebih soal perumusan tata kelola yang memampukan perguruan tinggi untuk lebih lentur dan lincah menjalankan perannya dan menghadapi ragam tantangan tersebut. Tanpa kelincahan dan fleksibilitas, perguruan tinggi akan terus menghadapi masalah serupa apapun kementeriannya

Tuntutan inang baru hanya karena PT menjalankan fungsi riset adalah argumen yang tidak kokoh. Apalagi ketika diambil perbandingan dengan negara-negara lain. Bahkan rumusan (Kompas, 9/6/2014):

Sebagai perbandingan, negara-negara yang maju industrinya, memasangkan pendidikan tinggi dengan riset teknologi dan inovasi dalam satu kementerian. Sebut saja, Perancis dengan Ministry of Higher Education and Science, Jerman dengan Federal Ministry of Education and Research, serta Jepang dengan Ministry of Education, Culture, sport, Science, and Technology

– sungguh membingungkan karena tidak taat azas. Dari contoh yang ditampilkan hanya Perancis yang memiliki kementerian yang secara eksplisit menggunakan frasa “pendidikan tinggi”. Sisanya justru tetap menggunakan kata “pendidikan” – yang dilengkapi dengan unsur-unsur lain sesuai konteks masing-masing.

Dari penelusuran cepat di web penulis menemukan beberapa negara yang menggunakan frasa “pendidikan tinggi” untuk nama kementerian yang jadi inang PT, yaitu Malaysia, Srilanka, Afghanistan, UAE, Mesir, Saudi Arabia, Kenya – selain Perancis. Sedangkan sejumlah negara yang maju dalam penelitian justru nama kementeriannya diawali dengan kata “pendidikan”, seperti Amerika Serikat, Kanada,   Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Denmark, Jepang, Korea Selatan. Bahkan Finlandia, salah satu “raksasa” riset dan inovasi Eropa, menggunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ministry of Education and Culture) seperti Indonesia. Jadi jelaslah bahwa nama kementerian bukanlah isu utama.

Kita semua tentu sepakat bahwa masalah utama PT kita adalah pengaturan yang berlebihan sehingga mengunci kelincahan dan kelenturan. PT kita disibukkan oleh perkara prosedural yang menyita energi, seperti pengisian Pangkalan Data Perguruan Tinggi sebagai laporan semesteran, laporan kinerja dosen, pengurusan jabatan akademik dosen, dan yang terakhir Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD), untuk menyebut beberapa. Sungguh sebuah ironi. Di Indonesia – yang telah bertransformasi menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia – ternyata rejim pendidikan tingginya justru sentralistik dan otoriter. Meminjam   istilah   Satryo   Soemantri   Brodjonegoro (Kompas,8/3/2013), PT kita tengah mengalami gejala “jawatanisasi”.

Kisah PTS

“Jawatanisasi” bukan hanya melanda PTN. Mekipun bertolak belakang dengan watak keswastaannya, PTS juga tidak berdaya diseret oleh arus besar “jawatanisasi” itu – dan bahkan selalu dalam  posisi  yang  lebih  lemah.  Bagi  PTN  otonomi  adalah harapan PTN, sedangkan bagi PTS itu hanyalah sekedar ilusi. Jangankan Guru Besar, untuk “sekadar” mengangkat seorang Asisten Ahli – jabatan fungsional akademik terendah – sekalipun PTS tidak memiliki wewenang sama sekali. Boleh dibilang, setiap instruksi, kebijakan dan keputusan dari seluruh jenjang birokrasi pendidikan tinggi telah berhasil membentuk sikap siaga (alert) di kalangan PTS. Tidak sedikit waktu dan energi yang terbuang untuk menanggapi tuntutan birokrasi yang belakangan ini semakin bertubi-tubi datangnya.

Dari perdebatan otonomi perguruan tinggi ini, PTS memang cenderung terpinggirkan. Padahal Elfindri (KOMPAS,21/3/2013) menunjukkan sekitar 70% mahasiswa di negeri ini menuntut ilmu di PTS. Ada kesan dengan kekuatan anggaran yang meraksasa, pemerintah mengabaikan PTS. Padahal PTS telah hadir sebagai penyedia akses pendidikan tinggi bagi warga negara jauh-jauh hari ketika anggaran pendidikan masih sangat terbatas. Bahkan tidak sedikit PTS yang lahir lebih dahulu dari PTN dan terus menjadi lahan persemaian ilmu pengetahuan hingga kini.

Menurut Elfindri (KOMPAS, 21/3/2013) meningkatkan akses dengan cara memperbesar daya tampung PTN (bukan menguatkan PTS) adalah langkah yang sangat keliru. Lebih jauh Elfindri mengungkapkan bahwa pemerintah mengandalkan asumsi bahwa PTS yang lebih dari 3000 itu biarlah beroperasi melalui mekanisme pasar. Pemerintah hanya menjalankan peran bak “satpam” yang aktif dalam “operasi” penertiban belaka.

Pengelompokan

Meskipun Satryo Soemantri Brodjonegoro (KOMPAS, 8/3/1013) yakin bahwa otonomi lembaga pendidikan tinggi dan otonomi profesi insan kependidikan akan menghapus dikotomi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta – tentu saja terlalu naif jika otonomi yang sepenuh-penuhnya diberikan kepada semua PTS (lebih dari 3500!) tanpa terkecuali. Adalah terlalu naif pula jika otonomi penuh diberikan kepada semua PTN – tanpa memperhitungkan status perkembangannya. Pemberian otonomi semestinya dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan kondisi obyektif kinerja dan mutu PT. Ini memang tantangan berat, terutama ketika faktor politis masih sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan pendidikan tinggi di negeri ini.

Keragaman ukuran, kinerja dan mutu dari ribuan PTS dan hampir 100 PTN tentu saja harus disikapi oleh pemerintah dengan strategi pengembangan yang jelas dan konsisten. Demi daya saing PT Indonesia, terutama dalam hal riset – pemerintah seharusnya berani mengelompokkan PT berdasarkan kinerja dan mutu yang diukur secara obyektif. Keberanian itu pernah ada. Di tahun 2007, pemerintah berani menetapkan “50 promising Indonesian Universities”. Tiga tahun sebelumnya Jerman mengambil prakarsa serupa dengan menetapkan Sembilan (9) PT elit untuk masuk sebagai “pemain utama” pendidikan tinggi global – tentu saja setelah melalui proses seleksi yang rumit dan panjang (baca Barbara M. Kehm, IHE –fall 2009). Yang berbeda adalah, ke Sembilan PT tersebut lantas mendapat suntikan dana yang besar selama lima tahun dari Federal Ministry of Education (bukan Higher Education) and Research– demi meningkatkan visibility (kenampakan) PT Jerman melalui penelitian terobosan canggih. Sedangkan, pengelompokan 50 PT Indonesia tidak ditindaklanjuti dengan dukungan habis-habisan oleh pemerintah – dalam wujud sumberdaya dan otonomi akademik.

Hanya dengan pengelompokan itu,  kinerja riset PT bisa dipacu, karena sungguh mustahil memacu ribuan PT sekaligus – dengan mengganti nama kementeriannya sekalipun. Tanpa keberanian meneruskan prakarsa pengelompokan lengkap dengan peta- jalannya, maka daya saing PT kita tidak akan beranjak dari yang sekarang. PT yang berpotensi untuk berkembang menjadi pemain global hanya akan bergulat kerepotan administratif – sama seperti ribuan PT yang lain.