25 Mengarungi Lansekap Pendidikan Tinggi Indonesia dengan Ex Corde Ecclesiae

Bahan pengantar diskusi dalam Hari Studi APTIK 9-11 Oktober 2014, Unika Widya Karya Malang.

Perguruan  tinggi  anggota  APTIK  (PT  APTIK)  dilahirkan untuk hidup dalam dua lingkup (sphere). Dalam lingkup nasional, sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional, PT APTIK merupakan obyek “pembinaan” pemerintah – yang dirumuskan sebagai misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai pemantauan, pengendalian, fasilitasi, penguatan dan pemberdayaan [1]. Sebagai konsekuensinya, PT APTIK patuh terhadap segenap regulasi yang kena mengena dengan pendidikan tinggi [2]. Di lingkup lain, sebagai perguruan tinggi (universitas) Katolik, PT APTIK memiliki mandat untuk melaksanakan Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik, Ex Corde Ecclesiae (ECE).

Keberadaan (existence) suatu PT APTIK akan ditentukan oleh kemampuannya untuk memadukan perannya dalam dua lingkup itu untuk menghasilkan sebuah keunggulan yang khas. Hal ini  mudah dirumuskan tetapi sangat boleh jadi sulit diwujudkan. Saat ini rejim pendidikan tinggi Indonesia “mendadak” menjelma menjadi sosok yang otoriter – sarat dengan praksis atur-dan-awasi (command and control). Peningkatan anggaran pendidikan tinggi yang drastik secara cepat berhasil melahirkan kekuatan yang lantas tidak disia- siakan oleh Ditjen Dikti untuk ditransformasi menjadi kekuasaan. Sampai tingkat tertentu kekuasaan ini mewujud dalam obsesi yang berlebihan terhadap (pengawasan berbasis) database. Atas nama pemantauan dan pengendalian, pemerintah sungguh bernafsu untuk menguasai database setiap perguruan tinggi [3]

Bermula dari tunjangan sertifikasi dosen, beragam dana hibah untuk kegiatan Tri Darma Pendidikan Tinggi dan pengembangan   kelembagaan, semua perguruan tinggi – tanpa mengecualikan PT APTIK – semakin patuh pada rejim pendidikan tinggi nasional. Yang menjadi persoalan bagi PT APTIK adalah memastikan bahwa kepatuhan itu tidak menghalangi implementasi ECE di kampus masing-masing. Atau jika dirumuskan berbeda, yang harus dipastikan adalah sejauh mana implementasi ECE akan   menguatkan peran PT APTIK dalam mengarungi lansekap pendidikan tinggi nasional.

Potret Terkini Pendidikan Tinggi Indonesia [4]

Kita semua tentu sepakat bahwa masalah utama dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia adalah pengaturan yang berlebihan sehingga mengunci kelincahan dan kelenturan. Kita semua disibukkan oleh perkara prosedural yang menyita energi, seperti pengisian Pangkalan Data Perguruan Tinggi sebagai laporan semesteran, laporan kinerja dosen, pengurusan jabatan akademik dosen, dan yang terakhir (dan gagal) Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD), untuk menyebut beberapa.

Sungguh sebuah ironi. Di Indonesia – yang telah bertransformasi menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia – ternyata rejim pendidikan tingginya justru semakin sentralistik dan otoriter. Alih-alih desentralisasi dan otonomisasi yang mewujud, pola sentralistik justru semakin kentara. Rupanya rumusan tentang demokrasi dalam latar belakang rencana strategis[5] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – “Perkembangan demokrasi dalam sepuluh tahun terakhir telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ke tiga di dunia. Desentralisasi dan otonomisasi telah pula merubah peta sosial-politik di Indonesia, dari pola sentralistik ke arah lebih partisipatoris dan mendaerah. …..Perguruan tinggi juga diharapkan menjadi contoh bagi terbentuknya tata-kelola yang sehat, efisien, dan akuntabel” – hanyalah retorika belaka.

Meminjam istilah Satryo Soemantri Brodjonegoro (Kompas, 8/3/2013), perguruan tinggi kita tengah mengalami gejala “jawatanisasi”. Fenomena “jawatanisasi” ini bukan hanya melanda perguruan tinggi negeri (PTN). Meskipun bertolak belakang dengan watak keswastaannya, perguruan tinggi swasta (PTS) juga tidak berdaya diseret oleh arus besar “jawatanisasi” itu – dan bahkan selalu dalam posisi yang lebih lemah. Bagi PTN otonomi adalah harapan PTN, sedangkan bagi PTS itu hanyalah sekedar ilusi. Jangankan Guru Besar, untuk “sekadar” mengangkat seorang  Asisten  Ahli  –  jabatan  fungsional  akademik  terendah – sekalipun PTS tidak memiliki wewenang sama sekali. Boleh dibilang, setiap instruksi, kebijakan dan keputusan dari seluruh jenjang birokrasi pendidikan tinggi telah berhasil membentuk sikap  siaga  (alert)  di  kalangan  PTS.  Tidak  sedikit  waktu  dan energi yang terbuang untuk menanggapi tuntutan birokrasi yang belakangan ini semakin bertubi-tubi datangnya.

Dari perdebatan otonomi perguruan tinggi ini, PTS memang cenderung terpinggirkan. Padahal Elfindri (KOMPAS, 21/3/2013) menunjukkan sekitar 70% mahasiswa di negeri ini menuntut ilmu di PTS. Ada kesan dengan kekuatan anggaran yang meraksasa, pemerintah mengabaikan PTS. Padahal PTS telah hadir sebagai penyedia akses pendidikan tinggi bagi warga negara jauh-jauh hari ketika anggaran pendidikan masih sangat terbatas. Bahkan tidak sedikit PTS yang lahir lebih dahulu dari PTN dan terus menjadi lahan persemaian ilmu pengetahuan hingga kini.

Menurut Elfindri (KOMPAS, 21/3/2013) meningkatkan akses dengan cara memperbesar daya tampung PTN (bukan menguatkan PTS) adalah langkah yang sangat keliru. Lebih jauh Elfindri mengungkapkan bahwa pemerintah mengandalkan asumsi bahwa PTS yang lebih dari 3000 itu biarlah beroperasi melalui mekanisme pasar. Pemerintah hanya menjalankan peran bak “satpam” yang aktif dalam “operasi” penertiban belaka.

Belakangan muncul keinginan kalangan perguruan tinggi (PT)-melalui Forum Rektor Indonesia (FRI)- untuk memiliki inang baru  pengganti   Kementerian   Pendidikan   dan   Kebudayaan (Kemdikbud). Meskipun mendapatkan kritik yang keras antara lain oleh Daoed Joesoef [6] mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun tampaknya aspirasi itu akan diakomodasi oleh Presiden baru, Joko Widodo.

Tuntutan inang baru hanya karena PT menjalankan fungsi riset adalah argumen yang tidak kokoh. Apalagi ketika diambil perbandingan dengan negara-negara lain. Bahkan rumusan diskusi Forum Rektor Indonesia (Kompas, 9/6/2014): “Sebagai perbandingan, negara-negara yang maju industrinya, memasangkan pendidikan tinggi dengan riset teknologi dan inovasi dalam satu kementerian. Sebut saja, Perancis dengan Ministry of Higher Education and Science, Jerman dengan Federal Ministry of Education and Research, serta Jepang dengan Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology” – sungguh membingungkan karena tidak taat azas. Dari contoh yang ditampilkan hanya Perancis yang memiliki kementerian yang secara eksplisit menggunakan frasa “pendidikan tinggi”. Sisanya justru tetap menggunakan kata “pendidikan” – yang dilengkapi dengan unsur-unsur lain sesuai konteks masing-masing.

Dari penelusuran cepat di web penulis menemukan beberapa negara yang menggunakan frasa “pendidikan tinggi” untuk nama   kementerian   yang   jadi   inang   PT,   yaitu   Malaysia, Srilanka, Afghanistan, UAE, Mesir, Saudi Arabia, Kenya – selain Perancis. Sedangkan sejumlah negara yang maju dalam penelitian justru nama kementeriannya diawali dengan kata “pendidikan”, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Denmark, Jepang, Korea Selatan. Bahkan Finlandia yang memiliki sejumlah universitas utama duniapun menggunakan Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan (Ministry of Education and Culture) seperti Indonesia. Gagasan pembentukan kementerian baru itu terkesan sebagai upaya jalan pintas untuk meningkatkan peringkat PT Indonesia di aras global. Realita yang akan dihadapi tidak akan sesederhana itu. Inang baru bukan solusi, ada sejumlah persoalan yang lebih hakiki yang harus diperbaiki dalam pendidikan tinggi kita.

Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Dikti, sangat kental dengan semangat pragmatisme dan jalan pintas.  Kedua semangat itu tentu saja bertentangan dengan hakekat PT sebagai lembaga pendidikan. PT adalah lembaga yang   sarat dengan muatan pendidikan dan pengajaran. Lembaga pendidikan tinggi, terutama universitas, adalah rumah belajar. Ungkapan “universitas magistrorum et scholarium”   (universitas sebagai komunitas   guru dan murid) secara gamblang menunjukkan itu. Bahkan dalam bentuk awalnya, universitas di abad pertengahan sebenarnya dilahirkan dan lantas dikelola oleh kumpulan guru atau dosen.

Hakekat universitas sebagai rumah belajar tidak lekang oleh waktu. Dalam konteks kekinian sekalipun, ketika harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (knowledge society), kecuali mendukung perekonomian – tiga dari empat tujuan utama universitas menyangkut proses belajar (learning) yatu: (1)  menginspirasi  dan  memampukan  individu-individu untuk mengembangkan kemampuan intelektual hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab [7].

O’Brien (1998) mengingatkan bahwa hakekat universitas sebagai rumah belajar jangan sampai dilupakan “hanya” demi menjawab tantangan perubahan jaman[8]. Memotret keadaan di Amerika Serikat, O’Brien menyatakan bahwa masalah utama dalam pendidikan tinggi bukanlah pertentangan antara pengajaran (teachning) versus riset, melainkan terabaikannya pembelajaran dan pendidikan (learning and education) di universitas. Mandat universitas memang bukan hanya melaksanakan riset. Bahkan ketika kita menengok peran yang diharapkan dari sebuah universitas riset (research University) maka produk pertamanya adalah pendidikan. Seperti diungkapkan oleh Lendel (2010) dalam perkonomian berbasis ilmu pengetahuan (knowledge economy) universitas dapat dipandang sebagai layaknya sebuah industri multi-produk dengan tujuh produk,   yaitu (1) pendidikan, (2) produk budaya, (3) tenaga kerja terlatih, (4) penelitian-kontrak, (5) difusi teknologi, (6) penciptaan pengetahuan baru, dan (7) produk dan industri baru[9].

Ex Corde Ecclesiae – Mandatum Universitas Katolik

Pada tanggal 15 Agustus 1990 Paus Yohannes Paulus II menerbitkan Ex  Corde  Ecclesiae  (ECE)sebuah  Konstitusi Apostolik  tentang Universitas Katolik (Apostolic Constitution on Catholic Universities). Konstitusi Apostolik tersebut memerikan identitas dan misi universitas Katolik, serta memberikan norma-norma umum untuk diikuti. Dengan demikian ECE merupakan mandatum bagi universitas-universitas yang menyebut diri sebagai universitas Katolik.

Universitas Katolik berbagi pencarian kebenaran (gaudium de veritate) dengan semua universitas lain, yang idealnya mewujud sebagai kesukacitaan dalam mencari, menemukan dan mengkomunikasikan kebenaran  dalam  setiap  bidang ilmu[10].  Namun  ada  empat  ciri hakiki universitas Katolik – yang membedakannya dari universitas umum – menurut ECE[11], adalah (1). inspirasi Kristiani bukan hanya pada individu tetapi juga pada universitas sebagai komunitas, (2). refleksi terus menerus dalam terang iman Katolik atas khasanah pengetahuan manusia yang terus berkembang, yang diusahakan untuk disumbangkan oleh universitas melalui penelitian, (3). kesetiaan terhadap pewartaan Kristiani sebagaimana disampaikan kepada kita melalui Gereja, dan (4). komitmen kelembagaan dalam melayani umat Allah dan keluarga manusia dalam perziarahan mereka menuju tujuan transenden yang memberikan makna pada kehidupan.

Dalam rangkumannya tentang konsep pendidikan tinggi Katolik di balik ECE, Sudarminta (2009)[12]  merumuskan sejumlah unsur khas yang berbeda dari universitas umum dan perlu diupayakan dalam universitas Katolik. Beberapa unsur khas tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat mandat, yaitu

Identitas Katolik

Menjaga identitas kekatolikan, lewat komitmen kelembagaannya, universitas katolik harus diresapi oleh cita-cita, sikap dan prinsip- prinsip kekatolikan dalam semua kegiatannya.

Pelayanan pastoral pada warga universitas demi membantu integrasi iman dan kehidupan mereka; sebagai ungkapan alami dari identitas kekatolikan.

Sumbangan bagi Gereja

Sumbangan universitas Katolik bagi karya penginjilan Gereja.

Lewat pengajaran dan penelitian, universitas Katolik mempersiapkan  pria  dan  wanita  untuk  dapat  melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Gereja, dan dengan hasil penelitiannya Universitas Katolik dapat membantu Gereja menanggapi masalah dan kebutuhan jaman.

Perpaduan akal budi dan iman, Integrasi Ilmu dan Dialog Kebudayaan.

Pencarian bebas atas seluruh kebenaran tentang alam, manusia dan Tuhan.

Menanggapi kebutuhan jaman terkait dengan kemajuan pesat di bidang sains dan teknologi untuk berdasarkan inspirasi Kristiani memasukkan dimensi moral, spiritual dan religious dalam penelitiannya dan mengevaluasi pencapaian sains dan teknologi dalam perspektif totalitas pribadi manusia.

Dialog antara pemikiran Kristiani dan sains (alam dan kemanusiaan) modern, khususnya terkait masalah filosofis dan etis yang kompleks.

Dalam melakukan penelitian, universitas Katolik perlu menemukan (a). integrasi pengetahuan, (b). melakukan dialog antara iman dan akal budi, (c). memiliki kepedulian pada persoalan etis, dan (d), memperhatikan perspektif teologis dari persoalan yang diteliti.

Menunjang terjadinya dialog antara gereja dan budaya jaman ini yang amat penting bagi masa depan Gereja dan dunia.

Penuh perhatian pada beragam budaya dunia dewasa ini dan beragam tradisi budaya yang ada dalam gereja sedemikian sehingga memajukan dialog terus menerus dan menguntungkan antara Injil dan masyarakat modern.

Mengkaji dan mengevaluasi nilai-nilai dan norma-norma yang dominan dalam masyarakat serta kebudayaan modern dalam perspektif Kristiani; universitas Katolik perlu mengkomunikasikan kepada masyarakat prinsip-prinsip etis dan religius yang memberi makna pada kehidupan manusia.

Pewartaan Kabar Baik

Berani menyuarakan kebenaran yang tidak mengenakkan bagi pendapat umum, tetapi perlu demi menjaga kebaikan otentik masyarakat.

Menyampaikan kepada para mahasiswa semangat pelayanan Kristiani terhadap sesama dalam menegakkan keadilan sosial; Gereja berkomitmen penuh pada pertumbuhan integral dari perempuan dan laki-laki, memperhatikan kebutuhan mereka yang miskin dan menderita.

Berdasarkan keempat mandat tersebut setiap PT Katolik wajib (1) memiliki, menguatkan dan mengembangkan identitas Katoliknya; (2) menempatkan sumbangan pada Gereja sebagai salah satu tujuan keberadaannya; (3) senantiasa mendorong terwujudnya perpaduan akal budi dan iman, integrasi ilmu pengetahuan dan dialog antara Gereja dan kebudayaan masyarakat; dan (4). secara aktif mewartakan kabar baik – berupa kebenaran dan pemihakan kepada yang lemah. Dua mandat yang pertama (1) dan (2) lebih melibatkan konstelasi internal, sedangkan dua terakhir (3) dan (4) melibatkan perjumpaan dengan pihak eksternal.

ECE sebagai Daya Ungkit?

ECE sebenarnya memberi panduan bagi PT Katolik untuk melepaskan diri dari proses pencarian ilmu dan kebenaran yang pragmatis dan mengandalkan jalan pintas. Universitas sebagai rumah belajar sebenarnya sesuai dengan salah satu spirit Universitas Katolik.  Merujuk pada ungkapan salah satu responden dalam studi Morey & Piderit (2006)[13]  pendekatan Katolik untuk pendidikan dan pencarian kebenaran adalah terbuka dan luas, tidak sempit dan terbatas. Thomas Aquinas pernah berujar, “Beware of the man with the single book”. Tradisi Katolik bukanlah warisan pendidikan dengan buku tunggal, melainkan memberi kepada pembelajar kebebasan untuk menjelajah,  dengan  selalu  berbekal  pertanyaan:  “mengapa”. Di dalam rumah belajar, para pembelajar akan menjelajahi dunia semesta ilmu pengetahuan dengan penuh kesukacitaan.

Dalam rumusan lain, universitas (Katolik) hendaknya tidak terjerumus pada pragmatisme dan utilitarianisme seperti yang diingatkan oleh Paus Benediktus XVI dalam sambutan beliau di hadapan para dosen muda di Madrid (19/8/2011). Beliau mengingatkan “…We know that when mere utility and pragmatism become the principal criteria, much is lost and the results can be tragic: from abuses associated with a science which acknowledges no limit beyond itself, to the political totalitarianism which easily arises when one eliminates any higher reference than the mere calculus of power. The authentic idea of university, on the other hand, is precisely what save us from this reductionist and curtailed vision of humanity[14].

Roh pendidikan tinggi Katolik adalah transformasi bukan transaksi. Dalam rumusan lain, pendidikan tinggi Katolik tidak sekedar credit bearing, melainkan life giving. Lembaga pendidikan tinggi Katolik idealnya mengajarkan kepada mahasiswa bukan hanya tentang bagaimana mencari nafkah, tetapi bagaimana menjalani hidup dengan panduan moral dan etika – berlandaskan nilai-nilai. Pendidikan harus memberikan kompas moral yang memungkinkan para mahasiswa melewati berbagai krisis dalam perjalanan kehidupan mereka nantinya.

Selanjutnya, perkenankan kami membagikan secuil pergulatan di Universitas Soegijapranata dalam upaya menjalankan mandat sesuai  ECE  dan  sekaligus  menjadikannya  sebagai  pengungkit bagi universitas kami.

Bermula dari tiga puluh dua tahun yang lalu (1982) saat “Soegijapranata” telah dipilih sebagai nama sebuah perguruan tinggi di Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA). Civitas academica UNIKA menyadari bahwa menyandang nama beliau adalah sebuah tanggung jawab sejarah. Pilihan atas nama “Soegijapranata” ternyata memberi peluang untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh ECE tidak secara satu persatu melainkan lintas mandat.

Mandat (1) untuk menjaga identitas kekatolikan, lewat komitmen kelembagaan telah terus diupayakan sejak universitas kami berdiri. Didorong oleh kesadaran untuk terus menggali dan mengkaji nilai-nilai Soegijaparanata yang relevan – baik dalam kerangka historis maupun kekinian, dan untuk meneguhkan tanggung jawab kelembagaan itu maka pada tahun 2009 UNIKA telah mendirikan the Soegijapranata Institute (TSI). Lembaga ini bertugas untuk menggali, mengembangkan nilai-nilai Mgr. Soegijapranata, serta mendiseminasikan dan menginternalisasikannya kepada segenap civitas academica, umat Katolik dan masyarakat umum.

Dalam usianya yang baru lima tahun TSI telah terlibat dan dilibatkan dalam banyak aspek pengelolaan universitas kami, khususnya yang terkait dengan pendidikan nilai, dan kepegawaian. Dengan kata lain, secara berangsur-angsur TSI telah mengambil peran sebagai penjaga nilai di instiusi kami.  Melalui TSI universitas ini menyelenggarakan refleksi karya (untuk semua dosen dan tenaga kependidikan), Soegijapranata Memorial Lecture (untuk pejabat struktural dan biro/UPT), kursus teologi, retret dosen dan karyawan, seminar dan diskusi . Untuk mahasiswa penanaman nilai-nilai dilaksanakan melalui kegiatan Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru (PTMB) dan pelatihan Awaken The Giant Within (ATGW) bagi seluruh mahasiswa baru.

Masih untuk mandat (1) identitas Katolik, keberadaan Reksa Pastoral (Campus Ministry) sangat instrumental dalam yaitu pelaksanaan pelayanan pastoral pada warga universitas demi membantu integrasi iman dan kehidupan mereka. Dalam waktu dekat ini, kami berharap akan memiliki Pasturan di dalam lingkungan  kampus  yang  sekaligus  juga  akan  menyediakan ruang kantor untuk TSI. Ke depan, bukan tidak mungkin kami akan memiliki pejabat khusus yang mengawal identitas dan misi universitas, misalnya Wakil Rektor bidang misi (Vice President for Mission).

Selanjutnya, masih terkait dengan identitas lembaga,   dalam perjalanan hidup UNIKA sebuah motto pernah digulirkan yaitu “Striving for Excellence” (2005). Namun begitu, sejak beberapa tahun terakhir motto lama itu mulai dirasakan kurang “menggigit”. Motto lama itu terkesan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Unika Soegijapranata dan tuntutan jaman. Terutama karena di dalamnya kurang tercermin unsur nilai.

Tahun 2012, Unika Soegijapranata seolah diingatkan untuk terus menghidupi spirit dan nilai-nilai Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ. di dalam  segenap sendi peri-kehidupan kampus.  Meskipun sejak 2009 yang lalu, kami berusaha untuk mulai menggali spirit dan nilai nilai Patron kami itu melalui TSI , kami bersyukur  bahwa kami juga mendapat dorongan yang hebat dari luar. Pada tahun 2012,   civitas academica Unika Soegijapranata telah diguncang kegembiraan oleh hadirnya film SOEGIJA. Melalui film itu spirit dan nilai-nilai SOEGIJA telah diperkenalkan dan disemai di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Tidak berlebihan jika harus  diakui  bahwa  kehadiran  dan  keberhasilan  penayangan film itu telah meneguhkan keyakinan civitas academica universitas ini akan perlunya penggalian, penghayatan, penyemaian dan pengamalan spirit serta nilai-nilai SOEGIJA. Seolah, konsistensi dan persistensi untuk terus menjunjung nama Soegijapranata selama 30 tahun terbayar sudah[15].

Alhasil di tahun itu pula Senat Universitas Katolik Soegijapranata mampu merumuskan motto baru universitas yang benar benar bersumber dari Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ., yaitu “Talenta untuk tanah air dan kemanusiaan” atau dalam bahasa Latin Talenta pro patria et humanitate, atau dalam bahasa Inggris Talent for the country and humanity. Uniknya, motto baru ini “hanya” intisari dari kalimat dalam prasasti di bawah patung Mgr. Alb. Seogijapranata, SJ. yang sudah lama berdiri tegak di depan Gedung Albertus kampus ini (“Bakat pemberian Allah jangan hanya kau sembunyikan, persembahkan sepenuhnya bagi nusa, bangsa dan negara”).

Selanjutnya, tentu sebuah keniscayaan bahwa setiap derap langkah universitas kami dipandu oleh spirit Mgr. A. Soegijapranata, yang dalam motto itu. Oleh karenanya setiap upaya untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan akademik harus senantiasa dilandasi oleh niat untuk memberi sumbangsih kepada masyarakat dan kemanusiaan. Dalam hal ini, jika motto itu sungguh kami hayati dan amalkan maka mandat (2)  sumbangan bagi Gereja  dan (4) pewartaan kabar baik – yang diamanatkan ECE berpeluang untuk dipenuhi.

Masih untuk mandat (4) pewartaan kabar baik – motto baru ini juga menjawab tantangan kekinian yang tengah dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi. Tantangan itu adalah arus globalisasi pendidikan tinggi yang dengan sendirinya menyeret juga universitas universitas Indonesia ke dalamnya. Semuanya berlomba untuk menjadi global, ikut larut dalam berbagai skema pemeringkatan, internasionalisasi dan sebagainya.

Menjadi kompetitif secara global tentu adalah cita cita semua perguruan tinggi, tetapi ada nilai utama perguruan tinggi yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Hal ini semakin nyata ketika perguruan tinggi memiliki wajah yang sangat beragam. Maka orientasi pada penyeragaman aspirasi – mengglobal saja misalnya – sangatlah tidak mencukupi. Perguruan Tinggi Indonesia perlu menemukan ceruk   terbaiknya   untuk   menyeimbangkan   antara   aspirasi global dan tanggungjawab lokal. Untuk menunaikan peran sepenuh-penuhnya, universitas harus mampu menyeimbangkan pemenuhan aspirasi global dan peran lokalnya. Universitas tidak seharusnya melupakan alasan kelahirannya. Universitas dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Frasa pro patria et humanitate dalam motto universitas kami memberi dorongan bagi kami untuk menyeimbangkan aspirasi global dan lokal.

Proses penguatan identitas yang bermuara pada penemuan kembali   spirit   dan   nilai   Soegijapranata   dalam   motto  baru “Talenta pro Patria et Humanitate” ternyata “memudahkan” kami dalam pengembangan universitas secara multidimensional. Pengembangan program Tri Dharma, kemahasiswaan, kepegawaian  (termasuk  dalam  penilaian  kesesuaian  pegawai dan organisasi, KPO) dan bahkan pemasaran (termasuk promosi dan iklan) menjadi lebih terarah dan tajam. Singkatnya, motto tersebut  telah  berhasil  mewujud  menjadi  tema  dan  rujukan utama bagi seluruh program dan aktivitas kampus – yang pada gilirannya menjadi pembeda unik universitas kami dibandingkan universitas-universitas lain – setidaknya di Semarang dan Jawa Tengah. Sebagai konsekuensi dari “perbedaan” itu maka secara bertahap “pengenalan” (recognition) terhadap universitas kami rasakan turut meningkat[16].

Epilog

Secara umum kami merasa bahwa meskipun masih jauh dari sempurna implementasi mandat (1) dan mandat (4)   ECE di universitas kami sudah cukup terstruktur. Namun, tentu saja unsur   substantifnya   perlu   senantiasa   ditingkatkan.   Dalam refleksi kami, dibandingkan mandat (1) dan (4), struktur untuk implementasi mandat (2) dan (3) masih sangat perlu ditingkatkan.

 


  1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. p. 4.
  2. Belum lama ini telah terbit Pemendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi – 11 Juni 2014 – yang merupakan tantangan baru nan berat bagi PTS termasuk PT APTIK.
  3. Widianarko, B. (2014). Universities Crippled by Database Obsession. The Jakarta Post - March 11, 2014
  4. Bagian ini didasarkan pada dua tulisan ini telah dipublikasikan: Widianarko, B. (2014a). Universitas Rumah Belajar. KOMPAS 1 Maret 2014, dan Widianarko, B. (2014). Inang Baru Perguruan Tinggi Bukan Solusi. KOMPAS 20 Juni 2014.
  5. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. p. 2.
  6. Joesoef, D. (2014). Jangan Mempermainkan Pendidikan. KOMPAS 17 September. Joesoef, D. (2014). Tujuan Universitas. KOMPAS 30 September.
  7. Diana Laurillard, D. (2002). Rethinking Teaching for the Knowledge Society. EDUCAUSE Review Jan/Feb 2012. p. 16-25.
  8. George Dennis O’Brien, G.D. (1998). All the Essential Half-Truths about Higher Education. University of Chicago Press. Chicago.
  9. Lendel, I. (2010). The Impact of Research Universities on Regional Economies: The Concept of University Products. Economic Development Quarterly 24(3): 210–230. DOI: 10.1177/0891242410366561
  10. Ex Corde Ecclesiae. Apostolic Constitution of the Supreme Pontiff John Paul II on Catholic Universities. p. 1.
  11. Ibid p. 4.
  12. Sudarminta, J. SJ. (2009). Filsafat Pendidikan dan Perguruan Tinggi Katolik – Menggagas Konsep Pendidikan Tinggi yang Mau Diwujudkan dan Tantangan Masa Kini yang Dihadapi. Bahan pengantar diskusi dalam Hari Studi APTIK, Jakarta 12-13 November 2009.
  13. Moery, M.M. & J.J. Piderit (2006). Catholic Higher Education – A Culture in Crisis. Oxford University Press. New York.
  14. Zenon Cardinal Grocholewski (2013). “Be excellent, be Catholic!” – The Mission of Catholic Higher Education for New Evangelization. A Keynote Address at the 21st ASEACCU Conference. Seoul. August 23 – 2013.
  15. Di dalam perjalanannya nama “Soegijapranata” yang sulit dieja dan diucapkan (apalagi oleh penutur bukan Jawa, apalagi asing) dan “sempat” dianggap sebagai penghambat pengenalan universitas kami melampaui batas geografis Semarang dan Jawa Tengah. Akibatnya, beberapa usulan perubahan nama sempat mengemuka.
  16. Secara khusus kami belum melakukan penelitian untuk membuktikan itu, tetapi data penerimaan mahasiswa baru menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun akademik 2012/2013, selain juga diperkuat oleh adanya penelitian (S1 dan S2) oleh mahasiswa universitas lain terhadap konsep dan strategi promosi universitas kami yang dianggap unik