13 Paradoks Pendidikan Tinggi

Filipina meupakan sebuah negara yang memiliki tradisi pendidikan tinggi yang sangat panjang. Filipina adalah rumah dari universitas tertua di Asia, Universitas Santo Tomas, yang sudah berusia lebih dari 400 tahun. Tidak heran jika sejumlah perguruan tinggi di sana telah berusia lebih dari satu abad. Dalam hal ini sejarah pendidikan tinggi di Indonesia bisa dibilang jauh lebih muda. Yang menarik, pengandaian umum bahwa sistem pendidikan tinggi yang mapan berkorelasi dengan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara nampaknya tidak terbukti di Filipina.

Mengapa paradoks itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah brain drain alias hijrahnya talenta-talenta terbaik Filipina ke luar negeri. Filipina mampu mengekspor sumber daya manusia di semua jenjang: mulai pembantu rumah tangga hingga eksekutif puncak – Chief Executive Officer (CEO). Setiap harinya lebih dari dua ribu (2000) orang meninggalkan Filipina untuk mengadu nasib ke luar negeri. Aliran devisa yang masuk ke negeri itu telah mencapai hampir 30 milyar dolar Amerika per tahun.

Di luar itu, setiap tahun ribuan mahasiswa Filipina mengikuti program work and travel ke Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang memungkinkan mereka berkunjung ke berbagai tempat sembari bekerja. Salah satu kelebihan sumber daya manusia Filipina adalah penguasaan Bahasa Inggris, yang telah mereka kuasai sejak usia dini. Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa pengantar sejak aras pendidikan usia dini – terutama bagi mereka yang belajar di sekolah swasta. Gairah untuk bekerja di luar negeri warga Filipina memang sangat tinggi. Sebagian besar dari mereka berani mengambil pekerjaan “kasar” – dengan harapan sebagai batu loncatan – meskipun memiliki latar belakang pendidikan universitas. Alhasil kita bisa menemukan warga Filipina di segenap penjuru dunia.

Di samping wajah globalnya, dunia pendidikan tinggi Filipina memiliki  wajah  lain  yaitu  inflasi  lulusan.  Selain  ditinggalkan oleh talenta-talenta terbaiknya ternyata Filipina menghadapi tantangan lain, yaitu ketidaksesuaian antara pekerjaan dan tingkat pendidikan pencari kerja. Hampir semua pekerjaan di sektor formal mensyaratkan lulusan atau setidaknya berpendidikan universitas (graduate or university/college level) perguruan tinggi para pelamar. Bukan suatu hal yang mengagetkan di Filipina, jika seorang wiraniaga toko atau anggota satuan pengamanan yang punya gelar sarjana. Apa yang terjadi di Filipina adalah buah dari apa yang disebut Steinberg (2014) sebagai aliran Jeffersonian dalam pendidikan tinggi (higher education for the masses ) sebagai lawan dari aliran Hamiltonian (higher education for the elite). Dengan jumlah perguruan tinggi lebih dari dua ribu buah, Filipina mampu memproduksi sarjana dan peraih gelar diploma dalam skala yang masif. Jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak tentu saja memunculkan  masalah  keragaman  mutu  layanan  pendidikan dan lulusan. Tidak heran jika banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya terdampar di pekerjaan-pekerjaan yang semestinya untuk  lulusan  sekolah  menengah  (termasuk  sekolah  vokasi). Di sisi lain, lulusan sekolah menengah sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan formal. Sebagai akibatnya mereka harus menjadi pekerja “kasar” di negara lain  sebagai buruh migran.

Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya apa hubungan antara yang telah terjadi di Filipina dengan keadaan di Indonesia. Dalam pandangan saya setidaknya terdapat dua hal yang layak untuk diantisipasi dan disikapi oleh segenap pemangku kepentingan dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Pertama – gairah lulusan perguruan tinggi Filipina untuk berkarya di  negeri  orang  akan  mendapatkan  momentumnya  mulai  tahun 2016, segera setelah Komunitas ASEAN diresmikan. Saat ini jargon “Integrasi ASEAN” telah bertebaran di kampus-kampus Filipina, setidaknya itu yang saya temukan di empat kampus yang saya kunjungi. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN tentu saja secara alami akan menjadi salah satu incaran talenta-talenta Filipina. Sebagai konsekuensinya, lulusan perguruan tinggi Indonesia harus siap bersaing dengan mereka.

Kedu–    fenomena  inflasi lulusan  perguruan  tinggi  di  Filipina juga berpotensi terjadi di Indonesia. Atas nama Angka Partisipasi, sebenarnya pemerintah sedang mengikuti aliran berpikir Jeffersonian – higher education for the masses. Dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi sebanyak lebih dari empat ribu (4000) buah, maka keragaman mutu lulusan tidak dapat dihindari. Tanpa keberanian untuk menata dan mengelompokkan perguruan-perguruan tinggi kita menurut kriteria mutu maka jangan harap kita tidak akan terjerumus dalam “kubangan” yang sama seperti Filipina.