19 Pemimpin Pembelajar

*       Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 30 Desember 2014

Transisi   kepemimpinan   tertinggi   negeri   ini   –   melalui perebutan kekuasaan yang berlabel demokrasi – ternyata masih menyisakan “luka-luka”. Dua kekuatan politik, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih terlibat dalam sebuah proses  saling  mangsa  (predasi),  bukan  kompetisi  –  apalagi sekedar kontes. Bukan itu saja, kita juga baru saja disuguhi pameran kekerasan atas nama keretakan dalam tubuh partai politik, mulai  dari aksi banting meja hingga aksi penyerbuan dan baku pukul. Belakangan perebutan kekuasaan itu merambah ke dalam tubuh  partai dan menghasilkan wajah politik yang serba tandingan. Berkaca pada semua kekisruhan itu tentu tidak berlebihan jika kita meragukan kualitas para pemimpin (politik) negeri ini. Pertanyaan menggelitik kita selanjutnya adalah proses pembentukan kepemimpinan seperti apa yang diperlukan agar negeri ini bebas dari pemimpin-pemimpin macam itu.

Di tengah kegalauan itu, saya beruntung mendapat kesempatan untuk membaca buku “Mendidik Pemimpin dan Negarawan” (MPN) karya A. Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi. Buku ini mengulas sosok ideal pemimpin dan pendidikan calon pemimpin ala Platon- seorang pemikir besar Yunani kuno.

 

 

Sosok Pemimpin

 

Mengacu Platon, penulis MPN menyatakan bahwa “..pemimpin itu sekaligus bisa dan tidak bisa diprogramkan! Leader tidak bisa diprogramkan karena ia adalah soal bakat, karunia, rahmat yang diberikan dari alam atau yang illahi. Namun dalam arti tertentu juga bisa deprogram manakala pendidikan dijalankan atas dasar seleksi. Artinya orang-orang berbakat diseleksi, dikumpulkan, dididik dengan program tertentu. Dan dalam masa pendidikan itupun masih dilakukan seleksi sedemikian rupa sehingga nantinya yang benar-benar memiliki bakat dan mampu mengaktualkan bakatnyalah yang muncul sebagai pemimpin”. Dengan demikian, asal-asul seseorang menjadi pemimpin bukanlah nafsu atau syahwat untuk berkuasa – melainkan karena “dipaksa” menjadi pemimpin. Mereka yang berbakat alamiah sebagai pemimpin tidak berambisi menjadi pemimpin, sehingga tongkat kepemimpinannya hanya semata-mata tongkat yang akan segera dialihkan manakala sudah ada peluang untuk kembali lagi kepada yang selalu mereka cintai, yaitu pengetahuan.

 

Platon menawarkan pendidikan (paideia) untuk melahirkan pemimpin yang negarawan (kalokãgathos) untuk mereformasi masyarakatnya. Reformasi itu bisa terjadi karena pemimpin-filsuf ala Platon adalah negarawan yang harus mendidik warganya. Platon adalah pemikir pertama yang menyajikan model politik dan administrasi yang sistematik untuk mengatur perikehidupan dalam sebuah negara yang ideal (ideal state). Tujuan (telos) negara seperti itu adalah mendidik warganya agar menjadi baik. Jadi negara memiliki fungsi moral dalam perikehidupan warganya. Dalam negara yang seperti itulah maka para pemimpin (politisi) harus betindak sebagai penguasa negara yang ideal, karena mereka memiliki pengetahuan (episteme) tentang segala bentuk kebaikan

– sebagai tujuan negara. Dalam negara ideal tugas pemimpin adalah  mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan mengawal

 

pengembangan  pemikiran.  Karena  tugas  pengendali  adalah

sangat penting maka diperlukan filsuf untuk menjalankannya.

 

 

 

Pendidikan Calon Pemimpin

 

Menurut Platon jati diri pendidikan adalah paideia (pembudayaan). Pendidikan  selalu  merupakan  upaya  seleksi  mendidik  anak- anak terbaik supaya bisa meneruskan proses pembudayaan. Paradigma yang ditawarkan oleh Platon adalah sebuah sekolah kader: mendidik dengan seleksi ketat dan memberikan kurikulum yang terstruktur baik supaya kelak mereka menjadi pemimpin. Pendidikan  untuk  calon  pemimpin  adalah  pendidikan  yang elitis, hanya mereka yang berbakat yang akan dididik. Filsafat pendidikan Platon memiliki sejumlah elemen, yaitu (1) pendidikan sebagai pembudayaan, (2) pendidikan usia dini yang merujuk pada sensibilitas prarasional (melalui mitos dan dongeng, paradigma teologis yang lurus, pendidikan seni), (3) pendidikan olah fisik untuk pradewasa, (4) ilmu-ilmu abstrak (sains dan matematika) untuk usia dewasa.

 

Pendidikan calon pemimpin ala Platon dikhususkan untuk calon punggawa-pemimpin yang akan memiliki tugas menjaga dan melindungi negara – semacam campuran pamong praja dan tentara. Demi memenuhi kebutuhan itu mesti dipilih anak-anak yang memiliki bakat alamiah menjadi seorang filsuf – mereka yang sejak kecil ditengarai punya potensi yang dapat diasah maksimal menjadi sosok pemimpin ideal. Anak-anak yang terpilih memiliki kecerdasan aprehensi – suatu kecerdasan non sadar, non reflektif yang  bersifat  seketika.  Selain  itu  juga  diperlukan  bakat-bakat alam lain yaitu pecinta belajar dan pecinta kebijaksanaan. Dalam ancangan Platon, hanya mereka yang memiliki sifat filsuf yang bisa menjalankan fungsi sebagai pemimpin-filsuf.

 

Gagasan penciptaan pemimpin-filsuf Platon memang sebuah utopia.  Dari  the  Republic  ,  “terbaca”  bahwa  gagasan  politik Platon adalah bahwa negara harus dipimpin oleh filsuf dengan pemahaman yang mumpuni tentang prinsip-prinsip moral yang harus menjadi dasar tatanan sosial. Dalam kenyataanya, ide Platon untuk menghasilkan pemimpin-filsuf bisa dibilang gagal total.  Meskipun  cita-cita  itu  bertahan,  dan  Academia  miliknya terus mendiseminasikan pendidikan yang diperlukan untuk membentuk pemimpin-filsuf, tetapi Platon sampai pada titik harus mengakui bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa adalah  menghasilkan  pemimpin-filsuf    adalah  cita-cita  yang tidak terjangkau. Meskipun demikian, cita-cita itu bertahan, Academia milik Platon terus mendiseminasikan pendidikan yang diperlukan untuk membentuk pemimpin-filsuf. Dan jejak konsep Platon dalam mendidik calon pemimpin masih dapat ditemukan jejaknya dalam pendididikan Eropa.

 

 

Utopia?

 

Terlepas bahwa gagasan pemimpin-filsuf Platon adalah sebuah utopia, gagasan ini menarik diperbincangkan justru karena ia menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari model kepemimpinan yang dihasilkan dari proses demokratis. Bisa dikatakan Platon memang bukanlah sosok seorang demokrat, dan buah pikirannya pun tidak mencerminkan benih-benih pemikiran demokrasi. Dia memandang aristokrasi akan menawarkan alternatif pemerintahan yang lebih baik, karena hegemoni demos bisa menjadi bencana bagi seluruh elemen masayarakat. Konsepsi Platon tentang kehidupan manusia yang baik berbeda secara kontras  dari  konsepsi  dominan  tentang  kehidupan  yang  baik yang dipromosikan oleh demokrasi kapitalis.  Dan justru karena itulah mengapa buku Platon  perlu dibaca oleh para pembelajar kepemimpinan saat ini.  Platon menantang, dengan tanpa kompromi, keras pandangan-pandangan baku tentang demokrasi dan cara hidup yang berasosiasi dengannya.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Platon tentang pemimpin- filsuf sebagai perwujudan sosok manusia utama terasa menemukan relevansinya ketika kita terus-menerus disuguhi wajah kepemimpinan Indonesia mutakhir yang penuh bopeng. “Kerusakan” wajah kepemimpinan Indonesia saat ini yang jelas- jelas didominasi oleh rezim epithumia yang tidak peduli pada upaya pencarian bonum commune (kebaikan bersama). Dalam MPN disebutkan bahwa di negeri ini rezim demokrasi yang berlaku adalah rezim epithumia (nafsu akan kuasa dan uang) yang efek destruktifnya telah dan masih kita rasakan. Tentu wajar jika kemudian kita mulai mempertanyakan kelayakan kualitas para pemimpin politik yang bercokol sekarang dan bagaimana proses menjadikan mereka pemimpin.