27 Perguruan Tinggi Indonesia Kewargaan Global dan Kepedulian Lokal

*     Disajikan dalam Seminar “Indonesian Higher Education: Global Competitiveness and Beyond”, UNIKA Soegijapranata, Semarang – 30 April 2012

Bakat dan pemberian Allah jangan hanya kausembunyikan persembahkan  seluruhnya  kepada  nusa,  bangsa  dan  negara

– Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ.

Pendahuluan

Saat ini dunia pendidikan tinggi sedang mengalami perubahan yang radikal. Dalam kritiknya, Wissema (2009) merumuskan keadaan pendidikan tinggi saat ini ditandai oleh (1) komodifikasi pendidikan, (2) universitas semakin menjadi obyek regulasi pemerintah, (3) efisiensi dan efektivitas mengencam kebebasan akademik, (4) pembengkakan birokrasi (ukuran dan kompleksitas) universitas, (5) manajer purna waktu semakin diperlukan, (6) universitas semakin serupa dengan pabrik (jumlah publikasi dan sitasi). Menurut Wissema keadaan ini mengingatkan pada salah satu nukilan Robbins Report (1963, Inggris) ‘higher education was for instruction in the skills suitable to play a part in the general division of labour’. Kesan bahwa universitas semakin menghamba pada kebutuhan pragmatik dunia industri memang tidak terelakkan.

Dalam sebuah laporan untuk Konferensi Dunia Pendidikan Tinggi UNESCO 2009 Altbach et al. (2009) membandingkan revolusi akademik di akhir abad 19 yang ditandai oleh lahirnya universitas riset (mulai dari Jerman) dan perubahan akademik dramatis yang berlangsung sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21 ini. Menurut mereka, revolusi akademik yang tengah berlangsung saat ini jauh lebih ekstensif, karena sifatnya yang global dan dampaknya yang luas terhadap banyak orang dan lembaga yang terlibat. Dalam analisisnya Wissema (2009) menunjukkan perjalanan sejarah perkembangan universitas – yang telah melampaui berbagai transisi (Gambar 1).

Gambar 1. Sejarah Perkembangan Universitas (Wissema, 2009)

Setiap generasi universitas memiliki tipologi yang khas, sesuai jamannya. Perubahan tipologi ini tentu saja berimplikasi serius terhadap struktur dan fungsi universitas. Secara ringkas Wisema (2009) merumuskan tipologi khas masing masing generasi universitas.

Gambar 2. Tipologi Tiga Generasi Universitas (Wissema, 2009)

Konstituen utama revolusi akademik saat ini – atau universitas generasi ketiga – adalah masifikasi (massification) yang disertai oleh sejumlah fenomena yaitu lonjakan mobilitas (mobility), pola baru pendanaan pendidikan tinggi, semakin beragamnya sistem pendidikan tinggi, termasuk pula penurunan standar akademik, dan sejumlah kecenderungan lain (Alatbach et al., 2009).

Di abad 21 pendidikan tinggi memang menjadi suatu wahana yang   penuh   persaingan,   seperti:   calon   mahasiswa   bersaing untuk masuk universitas unggulan, universitas bersaing untuk memperoleh mahasiswa, peringkat dan status (akreditasi) serta dana hibah dari pemerintah maupun sumber lain. Meskipun kompetisi adalah unsur dakhil komunitas akademik – yang seringkali bisa memunculkan keunggulan – penekanan yang berlebihan pada persaingan juga berisiko memerosotkan nilai- nilai utama (tradisional) dan komunitas akademik.

Menghadapi pusaran arus globalisasi pendidikan tinggi Indonesia tentu saja ikut terseret ke dalamnya. Semuanya berlomba untuk menjadi global, ikut larut dalam berbagai skema pemeringkatan, internasionalisasi dan sebagainya. Menjadi kompetitif secara global tentu adalah cita cita semua perguruan tinggi, tetapi ada nilai utama perguruan tinggi yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu bermanfaat bagi masyarakat   sekelilingnya.  Hal ini semakin nyata ketika perguruan tinggi memiliki wajah yang sangat beragam. Maka orientasi pada penyeragaman aspirasi – mengglobal saja misalnya – sangatlah tidak mencukupi. Perguruan Tinggi Indonesia perlu menemukan ceruk terbaiknya untuk menyeimbangkan antara aspirasi global dan tanggungjawab lokal. Tulisan ini  mencoba merumuskan bagaimana keseimbangan itu tercapai, dengan kata lain menemukan posisi yang peka terhadap kecendrungan global tetapi tetap bermakna bagi masyarakat lokal yang membesarkannya.

Kewargaan Global

Mendorong kewargaan global bukan berarti membuat universitas kita  harus  menghamba  pada  kecenderungan  global  belaka. Yang utama sebenarnya bukan berlomba-lomba menjadikan perguruan tinggi kita menjadi warga komunitas global, tetapi justru perguruan tinggi kita harus membekali mahasiswa dan lulusannya dengan kompetensi yang memadai untuk berinteraksi dengan sesama warga dunia serta sekaligus menjadi pelaku aktif – bukan sekedar mampu menyesuaikan diri – dalam perubahan di aras global.

Globalisasi ternyata telah benar benar hadir dalam kehidupan kita, warga Indonesia. Mobilitas manusia Indonesia melintasi batas batas wilayah dan negara terus meningkat hari lepas hari. Mobilitas warga yang meningkat tentu saja berita baik yang harus kita syukuri, tetapi kita harus juga mulai memilikirkan aspek kualitasnya. Kita memerlukan mobilitas yang bermutu artinya bukan sekedar mobilitas konsumtif (wisata) atau mobilitas tenaga kerja tidak terampil berupah rendah. Mobilitas warga Indonesia yang bermutu ditandai, terutama oleh pergerakan individu individu yang memiliki modal ketrampilan dan intelektual yang secara kompetitif dapat mengisi lowongan kerja profesional di aras regional dan global.

Saat ini kita masih berada di bawah Filipina, misalnya, yang warganya mampu mengisi berbagai jenjang profesi global – yang dalam istilah salah satu peneliti migrasi dari Miriam College, Filipina “from domestic helpers to CEOs”. Diberlakukannya komunitas ASEAN pada tahun 2015 nanti merupakan batu ujian bagi Indonesia untuk membuktikan kemampuannya menciptakan mobilitas yang bermutu.

Segenap universitas tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu meningkatkan mobilitas manusia Indonesia yang semakin berkualitas. Sebagai konsekuensinya, universitas dituntut untuk membekali peserta didiknya dengan kompetensi yang sepatutnya dimiliki oleh warga global (global citizen). Pendidikan tentang kewargaan global (global citizenship) harus mulai diperkenalkan di kampus kampus negeri ini. Universitas harus menyiapkan para mahasiswanya agar “melek” globalisasi (globally literate).

Global literacy setidaknya mencakup beberapa ciri berikut ini (1). pola pikir kritis, (2) keingintahuan tentang dunia sebagai entitas utuh,  (3) kepedulian dan apresiasi global terhadap konteks sejarah dan budaya kejadian yang tengah berlangsung di dunia saat ini, (4) kepedulian etis: dari cara pandang ethnocentric ke “ethno- relative”, (5) pengetahuan tentang bagaimana menjawab dan memecahkan masalah lintas budaya, (6) ketrampilan berbicara dan menulis dalam bahasa internasional, (7) kefasihan budaya: kemampuan untuk dengan mudah berpindah ke dalam dan antar budaya (Johnstone et al., 2010).

Beberapa elemen kunci yang dapat disertakan dalam pendidikan “melek” globalisasi di kampus kampus antara lain adalah (1) Apa itu globalisasi? Khususnya era Asia dan peran Indonesia, (2) pengantar tata kelola global, (3) pengantar kepedulian lintas budaya, (4) kerjasama tim ragam budaya, (5) negosiasi lintas budaya, dan (6) ketrampilan menyajikan gagasan (Widianarko, 2012).

Kepedulian Lokal

Untuk menunaikan peran sepenuh-penuhnya, universitas yang hanya melayani aspirasi global sangatlah tidak mencukupi. Dalam sejarahnya, ada suatu masa ketika universitas dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Universitas-universitas di Eropa pada abad pertengahan, seperti Bologna (1158), Paris (1170), Cambridge (1209) dan Praha (1348) didirikan oleh warga kota. Sebagai Universitas scientiarum, perguruan- perguruan tinggi itu dijalankan oleh masyarakat warga (civil society)– sehingga tanggung jawab universitas adalah tanggungjawab kewargaan (Kieser, 2009).

Dalam konteks kekinian, ketika ia harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (knowledge society), universitas memiliki empat tujuan utama, yatu:  (1) menginspirasi dan memampukan individu- individu   untuk   mengembangkan   kemampuan   mereka   hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) mendukung perekonomian, (4) membentuk masyarakat   yang   demokratik   dan   beradab   (Lord   Dearing’s National Committee of Inquiry into Higher Education UK, seperti dikutip Laurillard, 2002). Masih menurut Laurillard (2002), dengan terpenuhinya keempat tujuan itu diharapkan universitas dapat berperan untuk memampukan masyarakat untuk terus secara mandiri memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri dan dunia sekitarnya – to enable society to maintain an independent understanding of itself and its worlds. Dengan kata lain universitas harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam mengarungi perubahan jaman.

Nilai penting universitas dalam sebuah masyarakat terletak pada kemampuannya menyampaikan kabar baik kepada masyarakat. Universitas harus mampu senantiasa membaca tanda-tanda jaman dan  mengabarkannya  kepada  masyarakat.  Dalam  menghadapi arus kuat globalisasi dan gairah kebendaan yang luar biasa dahsyat saat ini, universitas mau tidak mau harus berada di garda depan. Universitaslah lahan persemaian para pemimpin masyarakat yang nantinya diharapkan mampu mengarungi arus deras globalisasi dan meredam gairah kebendaan itu.

Universitas punya tanggungjawab untuk menghasilkan para pemimpin yang sanggup membaca tanda tanda jaman secara arif dan membebaskan masyarakat dari keterpurukan. Tetapi – suka tidak suka – sangat boleh jadi seluruh pelaku atau pemicu krisis kemasyarakatan adalah produk universitas juga. Meminjam ungkapan Albert Enstein, memang biang keladi semua krisis adalah pikiran manusia sendiri. “The world we have created is the product of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking”, tulis Albert Einstein.

Untuk mengubah wajah dunia yang buram ini hanya dapat dimulai dari perubahan pemikiran. Di dalam pemikiran tentu saja melekat nilai dan etika. Dan dalam hal ini universitas adalah salah satu “dapur” pemikiran terpenting dalam masyarakat. Dengan kata lain, mandat universitas adalah membentuk dan mengasah pemikiran dosen, mahasiswa dan alumninya (civitas academica) agar senantiasa memihak, berpikir dan bertindak demi kemaslahatan dan masyarakat sekitarnya. Jika mandat ini benar-benar dapat dilaksanakan oleh universitas universitas kita, maka itulah kabar baik yang dirindukan oleh masyarakat.

Menyikapi Indonesia

Universitas di negeri ini juga ditantang untuk mampu menyikapi perkembangan  Indonesia  secara  lebih  baik.  Setelah  terpuruk oleh krisis 1998, Indonesia kini diprediksi oleh sejumlah pihak akan betransformasi menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini Indonesia telah berada di peringkat 17 ekonomi terbesar di dunia, dan peringkat 6 di antara negara berkembang (baca: The Indonesia Competitiveness Report 2011 – The World Economic Forum). GDP per kapita Indonesia pada tahun 2010 disebut sudah melampaui 4000 USD.

Lebih jauh, menurut skenario Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) – yang disusun pemerintah pada awal tahun ini  – Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 Triliun. Dari sisi daya saing, Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index, GCI) Indonesiapun terus beranjak naik dari peringkat 54 (114 negara yang distudi) ke 44 (139 negara yang distudi) pada tahun 2010.

Angka angka yang sangat menakjubkan itu tetapi mengundang meragukan. Apalagi jika kita perhadapkan dengan gelombang kabar  buruk  yang  melanda  media  cetak  dan  elektronik  di negeri ini. Berita dan ulasan tentang korupsi yang merajalela, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan   kemiskinan, pengurasan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan  di seluruh sudut negeri tentu secara alami membuat kita mudah berprasangka terhadap gambaran hebat pembangunan ekonomi Indonesia.

Sebagai sebuah komunitas akademik, civitas academica universitas sudah  selayaknya  menanggapi  “kabar  baik” perkembangan Indonesia secara obyektif dengan tanpa meninggalkan sikap skpetis yang merupakan ciri khas kaum intelektual. Civitas academica jangan sampai terjebak dalam  apa yang dalam ilmu statistika dikenal sebagai Kesalahan Jenis Pertama atau Error of the First Kind. Jangan sampai – karena hanya mengandalkan kemampuan olah pikir yang diwarnai prasangka – kita secara prematur menolak  “hipotesis” bahwa perekonomian Indonesia berkembang pesat    yang sejatinya benar. Jangan jangan, Indonesia yang tengah berubah ini memerlukan sikap dan cara pandang baru (mindset) warganya (Widianarko, 2011).

Tentu saja potret cantik perekonomian Indonesia bukannya tanpa catatan. Kekuatan ekonomi Indonesia masih bertumpu hampir sepenuhnya pada ekspor komoditas primer dan hasil ekstraksi sumber daya alam, seperti pada masa kolonial Belanda – sedangkan kinerja sektor manufaktur masih lemah. Indonesia bahkan dikhawatirkan mengalami kutukan sumber daya (resource curse) karena tidak berhasil dalam menganekaragamkan ekonominya sehingga tidah hanya bergantung pada ekspor komoditas primer (The Kian Wie, 2011).

Catatan  yang  senada  juga  diberikan  oleh  Forum  Ekonomi Dunia (the World Economic Forum, WEF). Menurut lembaga ini, meskipun tingkat daya saingnya semakin menguat Indonesia masih memiliki kelemahan dalam sejumlah pilar daya saing, antara lain kesehatan masyarakat, infrastruktur, efisiensi ketanagakerjaan, dan kesiapan teknologi (technological readiness)7. Penilaian GCI bertumpu pada   12 pilar daya saing, yaitu: (1) kelembagaan, (2) infrastruktur, (3) lingkungan ekonomi makro, (4) kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi dan pelatihan, (6) efisiensi pasar, (7) efisiensi ketenagakerjaan, (8) pasar keuangan, (9) kesiapan teknologi, (10) ukuran pasar, (11) kecanggihan bisnis, dan (12) inovasi.

Saat  ini  yang  tengah  menjadi  primadona  dalam  diskursus publik adalah pilar pertama: kelembagaan. Pilar Kelembagaan menyangkut mutu lembaga publik dan swasta, termasuk efisiensi pemerintahan, tingkat keamanan, governance korporasi, keadilan dan tranparansi lembaga lembaga publik. Tanpa bermaksud menafikan kerusakan kronik pilar kelembagaan di negeri ini, menurut hemat saya sudah terlalu banyak waktu dan energi yang tercurah untuk membahasnya di semua jenis media dan ruang ruang publik. Universitas, menurut hemat saya, sebaiknya tidak larut begitu saja dalam arus kuat diskursus publik – yang semakin hari semakin pekat dengan nuansa politik. Ketika semakin banyak institusi kemasyarakatan, terutama media, semakin leluasa dan tanpa canggung lagi memeragakan bias politiknya maka universitas sudah selayaknya terpanggil untuk terlibat secara obyektif atas nama kepentingan masyarakat luas.

Dengan kata lain, di samping terus secara kritis  memantau dan menyampaikan saran terhadap jalannya pembangunan, universitas sudah selayaknya pula ikut memperkuat daya saing Indonesia sesuai dengan fungsi dan ranah kerjanya. Mengacu pada ke 12 pilar daya saing WEF, setidaknya ada tiga pilar yang langsung kena mengena dengan universitas, yaitu pilar (5) Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, (9) Kesiapan Teknologi dan (12) Inovasi. Inti dari pilar Pendidikan Tinggi dan Pelatihan fokusnya adalah mutu dan akses ke pendidikan menengah dan tinggi, serta mutu magang kerja calon lulusan. Pilar Kesiapan Teknologi terfokus pada penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kemampuan mengadopsi dan meningkatkan peran teknologi untuk memacu produktifitas. Pilar Inovasi mencerminkan potensi nasional dalam membangkitkan kemampuan inovasi dakhil (endogenous).

Menurut  hemat  saya  semua  universitas  di  Indonesia sudah selayaknya menempatkan pengembangan ketiga     pilar tersebut di atas sebagai prioritas. Ketiga pilar itu layak untuk secara frontal dihadapi oleh semua universitas – baik sebagai tantangan maupun peluang. Akses dan mutu pendidikan tinggi, kemampuan mengadopsi dan   meningkatkan peran teknologi, serta kemampuan inovasi sudah seharusnya menjadi agenda kerja universitas universitas di negeri ini, kecuali jika mereka siap ditinggal oleh gerbong kemajuan Indonesia.  Akhirnya, yang pantang dilupakan adalah bahwa universitas adalah wahana persemaian generasi muda yang harus siap mengarungi tantangan jaman baru, bukan mereka yang terkungkung oleh ketidakberdayaan  masa  lalu.  Indonesia  yang  akan  dihadapi oleh mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan Indonesia yang dipahami dan dialami oleh para dosennya.

Jalan Masuk

Untuk bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat diperlukan satu elemen penting dalam pendidikan tinggi yaitu cara berpikir kritis (critical thinking). Kemampuan untuk berpikir kritis dicirikan oleh sikap tidak mudah menerima begitu saja klaim kebenaran dengan selalu mempertanyakan validitas dan mutu alasan di balik kebenaran yang diklaim itu. Namun untuk berkarya dan hidup bermasyarakat di jaman yang berubah sangat  cepat  ini,  bekal  critical  thinking  saja  tidak  mencukupi lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, yang begitu dahsyat sangat berisiko meninggalkan  interaksi  antar  individu  secara  fisik-alami dan cenderung mengasingkan individu dari komunitas sekelilingnya. Komunikasi on-line dan digital mengaburkan sosok utuh kemanusiaan. Kecenderungan itu telah berlangsung luas, melintasi batas batas wilayah dan negara, dan civitas academica Perguruan Tinggi Indonesia tidak terkecualikan pula darinya.

Untuk mengimbangi penggerusan sosok utuh kemanusiaan itulah pendidikan dituntut untuk memberikan respon yang tepat. Salah satu respon dunia pendidikan adalah pengembangan metode pedagogi yang baru. Service Learning (SL) adalah sebuah “ramuan” pedagogi yang mengintegrasikan perkuliahan, pengabdian kepada masyarakat dan refleksi untuk memperkaya pengalaman belajar demi menanamkan tanggung jawab warga negara (civic responsibility)  dan  penguatan  masyarakat.  SL  memenuhi  azas lima “r”: relationship (relasi), rigor (kokoh), reciprocity (timbal balik), reflection (refleksi), real life (kehidupan nyata)1 . Dalam konsep Bonner Foundation, tiga prinsip SL adalah collaborative (kerjasama), validates multiple sources of knowledge (menghormati keragaman sumber pengetahuan), dan social action and social change (gerakan dan perubahan sosial).

Selain perubahan model pedagogi, sebenarnya ada satu faktor “klasik” yang tidak bisa dikesampingkan yaitu inspirasi dosen. Sebagai elemen yang “abadi” dalam profesi guru, dosen memang dituntut untuk menyadari bahwa mereka adalah sosok yang berpeluang menjadi sumber inspirasi bagi para mahasiswa. Untuk bisa memberikan inspirasi tentu saja para dosen harus memiliki wawasan yang luas – bukan hanya menguasai bidangnya secara khusus melainkan harus berusaha mengembangkan apa yang disebut sebagai model T dalam pengembangan keilmuan. Setiap sosok dosen harus berupaya mengembangkan wawasannya selubar mungkin untuk memberi konteks yang lengkap bagi ilmu yang semakin dalam mereka gali.

Dalam banyak kasus, inspirasi sebenarnya bisa disemaikan oleh semua dosen yang menghayati dan berdedikasi pada profesinya. Syaratnya hanya satu. Dalam membagikan ilmu dan menuntun jiwa-pikiran muda para mahasiswa sang dosen tidak sekedar menggunakan ketajaman olah pikirnya – tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah menggunakan kepekaan hatinya. Dosen boleh bergelar doktor dan profesor dengan beragam ilmu yang mereka kuasai tapi satu hal yang harus selalu menjadi prioritas, yaitu mereka harus mencerminkan satu sikap dan perilaku – yaitu mengutamakan mahasiswa.

Penutup

Globalisasi telah memicu lahirnya sebuah revolusi akademik karena sifatnya yang global dan dampaknya yang luas terhadap banyak orang dan lembaga. Untuk menghadapi revolusi akademik itu, Perguruan Tinggi Indonesia perlu menyiapkan lulusannya agar   memiliki kompetensi kewargaan global (global citizenship). Pendidikan kewargaan global harus mulai diperkenalkan di kampus kampus negeri ini, sehingga para mahasiswanya “melek” globalisasi (globally literate). Jika universitas universitas di Indonesia mampu membekali lulusannya dengan kompetensi global citizenship dipadu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dapat diharapkan terwujudnya mobilitas warga Indonesia yang lebih bermutu.

Untuk menunaikan peran sepenuh-penuhnya, universitas harus mampu menyeimbangkan    pemenuhan aspirasi global dan peran lokalnya. Universitas tidak seharusnya melupakan alasan kelahirannya. Universitas dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Ketika harus hidup dalam masyarakat ilmu pengetahuan, universitas memiliki empat tujuan utama, yaitu: (1) menginspirasi dan memampukan individu-individu untuk  mengembangkan  kemampuan  mereka  hingga  ke  tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) mendukung perekonomian, (4) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab. Universitas harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam mengarungi perubahan jaman.

Dalam menyikapi “kabar baik” perkembangan Indonesia, civitas academica universitas selayaknya mengutamakan posisi obyektif dengan tanpa meninggalkan sikap skpetis, sehingga tidak terjebak dalam Kesalahan Jenis Pertama. Indonesia yang tengah berubah ini memerlukan sikap dan cara pandang baru. Indonesia dialami oleh mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan Indonesia yang dipahami dan dialami oleh para dosennya.

Untuk mengimbangi penggerusan sosok utuh kemanusiaan itulah pendidikan dituntut untuk memberikan respon yang tepat. Salah satu respon dunia pendidikan adalah Service Learning (SL)sebagai metode pedagogi yang baru. Metode ini   meramu perkuliahan, pengabdian kepada masyarakat dan refleksi untuk memperkaya pengalaman belajar demi menanamkan tanggung jawab warga negara (global sekaligus lokal) dan penguatan masyarakat. Dengan tiga prinsipnya: (1) kerjasama, (2) penghormatan pada keragaman sumber pengetahuan) dan (3) gerakan dan perubahan sosial – SL berperan menjembatani “ketegangan” global-lokal.

Daftar Bacaan

Altbach, P.G., L. Reisberg & L.E. Rumbley (2009). Trends in Global Higher Education:  Tracking  an  Academic Revolution.  Executive Summary. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. UNESCO. Paris.

Johnstone, D.B., M.B. d’Ambrosio & P.J. Yakoboski (Eds.)(2010). Higher Education in a Global Society. In association with TIAA-CREF. Edward Elgar, Cheltenham.

Kieser, B. (2009). Pendidikan Tinggi/Universitas yang Menekankan “Option for the Poor” dan Keadilan: Katolik, karena ber-Optik- Berat-Sebelah. Bahan Hari Studi APTIK.

Laurillard, D. (2002). Rethinking Teaching for the Knowledge Society. Educause Review. Jan/Feb: 16-25.

Widianarko,  B.  (2011).  Universitas,  Gerbong  Kemajuan Indonesia. SUARA MERDEKA, 8 Agustus. (2012).

________________________ . Mobilitas yang Bermutu. SUARA MERDEKA, 16 Januari.

Wissema, J.G. (2009). Toward Third Generation University – Managing University in Transition. Edward Elgar. Cheltenham.