28 Universitas dalam Perekonomian Berbasis Ilmu Pengetahuan

*       Disajikan dalam Knowledge Festival Unika Soegijapranata, 29 Maret 2016

Pendahuluan

Ideal Universitas Katolik seperti yang tertuang dalam Ex corde Ecclesiae – Konstitusi Apostolik tentang Pendidikan Tinggi (1990) – adalah “By vocation, the Universitas magistrorum et scholarium is dedicated to research, to teaching and to the education of students who freely associate with their teachers in a common love of knowledge”. Sebagai sebuah Universitas Katolik, UNIKA Soegijapranata   sudah   selayaknya   mewujud   sebagai   sebuah rumah belajar (a place of learning) bagi civitas academicanya. Di rumah belajar mahasiswa bukan hanya dikuliahi, melainkan belajar. Begitu pula para dosen ke kampus bukan hanya untuk memberikan kuliah melainkan juga terus belajar.   Di kampus UNIKA Soegijapranata mahasiswa dan dosen telah dan akan terus mereguk kesukacitaan belajar (the joy of learning) dengan semangat cinta akan ilmu pengetahuan (in a common love of knowledge).  Dalam spirit inilah kecintaan pada ilmu pengetahuan (knowledge) perlu dirayakan. Tidak keliru kiranya jika dalam dua hari ini UNIKA Soegijapranata mengadakan perhelatan yang bertajuk Knowledge Festival. Upaya terus menerus untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang harus dipertandingkan, melainkan harus dirayakan sebagai perwujudan spirit cinta ilmu pengetahuan.

Hakekat universitas sebagai rumah belajar tidak lekang oleh waktu. Dalam konteks kekinian sekalipun, ketika harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (knowledge society), kecuali  mendukung  perekonomian  –  tiga  dari  empat  tujuan utama  universitas  menyangkut  proses  belajar  (learning)  yatu: (1) menginspirasi dan memampukan individu-individu untuk mengembangkan kemampuan intelektual hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab (Lord Dearing’s National Committee of Inquiry into Higher Education UK, seperti dikutip Laurillard, 2002). Masih menurut Laurillard (2002), dengan terpenuhinya keempat tujuan itu diharapkan universitas dapat berperan untuk memampukan masyarakat untuk   terus   secara   mandiri   memiliki   pemahaman   tentang dirinya sendiri dan dunia sekitarnya – to enable society to maintain an independent understanding of itself and its worlds. Dengan kata lain dengan ilmu pengetahuannya universitas harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam mengarungi perubahan jaman.

Dalam  perkembangannya,  universitas  merupakan  unsur  inti dari infrastruktur intelektual suatu daerah dalam perkonomian berbasis ilmu pengetahuan (knowledge economy) (Lendel, 2010). Pendidikan tinggi dapat dipandang sebagai layaknya sebuah industri multi-produk. Dalam kerangka ini, setidaknya terdapat tujuh produk universitas – yaitu (1) pendidikan, (2) penelitian kontrak, (3) produk budaya, (4) tenaga kerja terlatih, (5) difusi teknologi, (6) penciptaan pengetahuan baru, dan (7) produk dan industri baru (Lendel, 2010). Dalam kerangka itu, idealnya kegiatan penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  universitas  berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Kontribusi tersebut seyogyanya dapat ditemukan jejaknya bukan hanya dalam kebijakan, melainkan juga dalam berbagai rencana dan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, kegiatan penelitian universitas merupakan aktivitas knowledge economy di suatu daerah.

Tulisan ini memerikan posisi universitas sebagai rumah belajar dalam perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Kontribusi universitas bagi pembangunan wilayah semakin beragam dan kompleks seiring dengan proses evolusi yang dialami oleh universitas – dari universitas klasik ke transformatif. Untuk mengoptimalkan peran universitas sebagai pemasok pengetahuan dan teknologi bagi perekonominan suatu wilayah diperlukan suatu model tata kelola khusus.   Dengan ilustrasi dari bidang pangan, bagian akhir tulisan ini menawarkan model tata kelola penelitian berbasis pembagian risiko (risk sharing).

Evolusi Universitas

Dalam sejarahnya, ada suatu masa ketika universitas dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Universitas-universitas di Eropa pada abad pertengahan, seperti Bologna (1158), Paris (1170), Cambridge (1209) dan Praha (1348) didirikan oleh warga kota. Sebagai Universitas   scientiarum,   universitas-universitas   itu   dijalankan oleh masyarakat warga (civil society) – sehingga tanggung jawab universitas adalah tanggungjawab kewargaan (Kieser, 2009).

Universitas mengalami evolusi, berkembang dari universitas klasik hingga universitas transformatif. Penciri utama masing- masing generasi universitas terletak pada pergeseran misinya (Trencher et al., 2013). Gambar 1. menunjukkan evolusi universitas sesuai dengan perubahan misinya. Peningkatan generasi tidak serta merta menghapus mandat universitas generasi sebelumnya. Pada generasi kedua, atau dikenal sebagai universitas riset, universitas bukan hanya sekedar research powerhouse. Universitas juga memiliki mandat untuk berkontribusi dalam penciptaan modal sumberdaya nara (human capital creation) dan pembentukan kepemimpinan (provision of leadership) serta transformasi masyarakat.

Gambar 1. Evolusi Universitas menurut Misinya

Universitas generasi kedua selanjutnya berevolusi menjadi universitas generasi ketiga, yang dikenal sebagai entrepreneurial university. Kelahiran “spesies” universitas entrepreneurial ini ternyata bukan akhir evolusi universitas moderen. Dengan adanya tantangan degradasi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan universitas dituntut untuk berperan sebagai  agen transformasi sosial (university as societal transformer) dan sekaligus co-creator. Meminjam istilah Trencher et al. (2013) “Boundaries between ‘town and gown’ are dissolving..”.

Dalam kerangka di atas, universitas transformatif atau universitas co-creator dimaknasi sebagai   universitas yang secara aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, industri, bisnis, dan masyarakat sipil sebagai pendorong terjadinya transformasi wilayah/daerah atau sub-sektor masyarakat tertentu. Universitas transformatif berkolaborasi dengan beragam pelaku sosial untuk menciptakan transformasi masyarakat dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, wilayah dan sub- sektor masyarakat tertentu. Pergeseran menuju universitas transformatif menuntut perubahan paradigma penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada pendekatan (a) penelitian partisipatif & action research, (b) service learning, (c) transfer teknologi, (d) transdisciplinarity, (e) sistem penyuluhan, (f) pembangunan wilayah, dan (g) laboratorium hidup.

Seperti tercermin dari mottonya, “Talenta pro patria et humanitate”, UNIKA Soegijapranata telah memiliki DNA universitas transformatif.  Ciri transformatif tersebut tercermin dari misi UNIKA Soegijapranata, terutama misi (1) sampai dengan (4), yaitu: (1) Menyelenggarakan pendidikan yang   berkualitas secara akademik dengan didukung  pengembangan  kepribadian yang utuh dan potensi kepemimpinan; (2) Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi demi meningkatkan kesejahteraan manusia; (3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan dalam penelitian demi kesejahteraan manusia; (4) Memberikan perhatian dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah sosial budaya masyarakat melalui komunitas akademik. Maka adalah sebuah keniscayaan bahwa setiap derap langkah UNIKA Soegijapranata untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan akademik harus senantiasa diimbangi oleh niat untuk memberi sumbangsih kepada masyarakat dan kemanusiaan.

Penelitian dan Knowlegde Economy

Berdasarkan pengamatan di bidang pangan Widianarko (2011a) menemukan gejala saling asing (mutually exclusive) di antara kegiatan penelitian di universitas dan praksis pengembangan produk pangan baru oleh pelaku usaha. Pengalaman selama ini menunjukkan kaitan yang minimal antara riset pangan universitas atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha. Selain itu, banyak produk pangan baru hasil pengembangan pelaku usaha– termasuk usaha kecil – tidak menggunakan bahan baku lokal. Ketiadaan keterkaitan itu terjadi karena penelitian universitas dan pengembangan produk merupakan dua kegiatan yang saling asing. Begitu pula, kegiatan produksi pertanian dan pengembangan produk pangan masih saling asing, atau dibiarkan berlangsung alami tanpa skenario keterpaduan. Untuk menjalankan agenda tersebut secara efektif diperlukan langkah terobosan, keluar dari pendekatan yang biasa (business as usual).

Pengamatan empirik di Jawa Tengah menunjukkan bahwa telah berlangsung proses saling asing antara kegiatan penelitian pangan oleh universitas, di satu sisi dan pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha, di sisi lain. Para pelaku usaha berhasil mengembangkan atau merekacipta banyak produk pangan baru yang bukan saja inovatif tetapi juga bernilai tambah tinggi dan sekaligus berhasil di pasar (Widianarko, 2011a). Produk pangan yang berhasil dikembangkan oleh pelaku usaha tanpa melalui jalur penelitian formal – oleh universitas – antara lain ceriping, gethuk, sirup berbasis buah lokal, bandeng duri lunak, marning, “dodol” tomat, manisan buah, olahan tahu dan aneka minuman serbuk – untuk menyebut beberapa. Produk- produk seperti Gethuk Trio Magelang, Bandeng Duri Lunak Semarang, Marning Boyolali, Gethuk “Putih” Salatiga, Tomat Rasa Korma (TORAKUR) Bandungan dan Tahu bakso Ungaran berhasil menjadi icon daerahnya masing masing.

Menurut pengamatan sebagian besar produk pangan baru bernilai tambah tinggi yang berhasil di pasar adalah dalam kategori snack atau penganan. Produk penganan khas daerah mengalami permintaan yang meninggi seiring dengan pertumbuhan kegiatan wisata domestik. Salah satu rahasia di balik keberhasilan para local genius – pengembang penganan lokal – adalah kemampuan mereka dalam mendengar suara konsumen. Namun, dari perspektif penelitian sebenarnya yang mereka lakukan sebagian besar masih bertumpu pada metode coba coba (trials and errors) yang diramu dengan intuisi bisnis.

Di sisi lain, berbagai upaya pendampingan telah dilaksanakan oleh universitas, lembaga penelitian dan lembaga swadaya  masyarakat untuk pengembangan aneka produk pangan. Upaya yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut belum banyak menghasilkan produk pangan yang berhasil di pasar dan benar-benar bisa mengangkat perekonomian daerah. Hasil pengabdian masyarakat bertajuk penganekaragaman pangan oleh universitas, misalnya, banyak terserak hanya dalam bentuk laporan dan dokumentasi. Aneka produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat atas pendampingan lembaga-lembaga di atas – meskipun terkesan menjanjikan – acap kali hanya berhenti sebagai produk “gimmick” untuk pameran dan upacara saja (Widianarko, 2011b).

Dari tahun ke tahun pendanaan penelitian yang tersedia cenderung terus meningkat dan sudah selayaknya tidak menjadi masalah   lagi.   Yang   diperlukan   sekarang   adalah   penetapan prioritas penelitian yang berorientasi pada produk. Orientasi ini diperlukan agar kegiatan penelitian memiliki kontribusi langsung terhadap perekonomian, sebagai imperatif knowledge economy. Penelitian selayaknya menghasilkan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Hambatan yang dapat diduga adalah  terjadinya gejala saling asing antara penelitian dan pengembangan produk komersial adalah ketiadaan prinsip risk sharing. Ketiadaan risk sharing menyebabkan pelaku  penelitian  menghasilkan  penelitian  yang  tidak memiliki nilai terap, sehingga hasil penelitiannya tidak accountable.  Untuk itu diperlukan sebuah tata kelola penelitian baru yang didasarkan pada prinsip risk sharing. Untuk menjawab hambatan tersebut maka diperlukan sebuah tata kelola penelitian yang baru. Peran langsung universitas dapat dioptimalkan dalam mendukung kemajuan perekonomian melalui penciptaan aneka produk pangan baru yang bernilai tambah tinggi dan diterima oleh konsumen (pasar).

Kerjasama penelitian berbasis risk sharing memang merupakan paradigm baru dalam dunia ilmiah. Paradigma baru ini muncul sebagai tuntutan alamiah dari knowledge economy. Dalam paradigma baru ini institusi pelaku penelitian dituntut untuk mampu menciptakan  nilai ekonomi  dari kegiatan penelitian. Dengan kata lain kegiatan penelitian dan ilmiah harus bermuara pada (monetary) value creation. Di samping itu, dalam knowledge economy dalam setiap kerjasama  maka  para  pihak  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab. Hal ini tentu juga berlaku bagi para pekerja ilmu yang bernaung di universitas.

Definisi formal untuk risk-sharing agreement dalam kerjasama penelitian  menurut  de  Pouvourville    (2006)  adalah  “kontrak di antara dua pihak yang sepakat untuk bertransaksi dengan kesadaran penuh bahwa ada ketidakpastian (uncertainty) yang melekat pada hasil dan nilai akhir dari produk penelitian yang dihasilkan”. Dengan demikian kedua pihak siap menerima imbalan (reward) dan sanksi (punishment) sesuai dengan status produk penelitian yang dihasilkan. Jika hasil penelitian terbukti memiliki nilai komersial yang tinggi maka pihak pemberi proyek harus bersedia memberikan imbalan (sesuai kesepakatan), sedangkan jika terjadi yang sebaliknya maka pihak  pelaksana proyek harus bersedia menerima sanksi.

Model tata kelola penelitian berbasis risk-sharing  di atas tentu saja sangat  berbeda  dari  kelaziman  pelaksanaan  proyek  penelitian di universitas hingga saat ini. Kebiasaan yang berlaku selama ini masih mengasumsikan bahwa setiap pelaku kegiatan penelitian – bagaimanapun status hasilnya – sudah selayaknya mendapatkan imbalan atas jerih payahnya. Untuk mengoptimalkan peran penelitian dalam menopang perekonomian daerah melalui industri pangan, tata kelola penelitian yang berbasis risk-sharing layak untuk direkomendasikan. Dalam kerangka ini penetapan imbalan dan sanksi menjadi hal yang sangat stratejik. Imbalan (finansial) yang disediakan untuk produk pangan yang berhasil harus menarik para peneliti untuk melaksanakan proyek penelitian. Sanksi (finansial) yang dapat dibebankan pada peneliti yang gagal menghasilkan produk yang sukses adalah peniadaan imbalan bagi jerih payahnya. Meskipun demikian, direkomendasikan agar seluruh biaya penelitian tetap ditukar (at cost) oleh pemberi proyek. Dengan tata kelola baru ini setiap kegiatan penelitian pangan dengan sendirinya akan accountable dan berpeluang besar untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan berhasil di pasar.

Penutup

Hakekat universitas sebagai rumah belajar tidak lekang oleh waktu termasuk ketika universitas hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (knowledge society). Sebagai unsur inti dari infrastruktur intelektual suatu daerah dalam perkonomian berbasis ilmu pengetahuan (knowledge economy) universitas harus mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan suatu wilayah. Seiring dengan evolusinya, peran universitas dalam pembangunan wilayah semakin beragam dan kompleks.

Melalui kegiatan penelitian universitas berperan sebagai penggali dan pengembang ilmu pengetahuanyang merupakan unsur krusial dalam perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Model tata kelola penelitian berbasis risk sharing muncul sebagai tuntutan alamiah dari knowledge economy. Sebagai paradigma baru, model tata kelola ini menuntut pelaku penelitian untuk menciptakan nilai ekonomi   dari kegiatannya. Yang Pada akhirnya kegiatan penelitian diharapkan bermuara pada (monetary) value creation.

Daftar Bacaan

de  Pouvourville,  G.  (2006).  Risk-sharing  agreements  for  innovative

drugs: A new solution to old problems?. Eur J Health Econ.

7:155–157 – DOI 10.1007/s10198-006-0386-6

Kieser, B. (2009). Pendidikan Tinggi/Universitas yang Menekankan “Option for the Poor” dan Keadilan: Katolik, karena ber-Optik- Berat-Sebelah. Bahan Hari Studi APTIK.

Laurillard, D. (2002). Rethinking Teaching for the Knowledge Society.

Educause Review. Jan/Feb: 16-25.

Lendel, I. (2010). The impact of research universities on regional economies: The concept of university products. Economic Development Quarterly 24(3): 210-230.

Trencher, G., M. Yarime, K.B. McCormick,  C.N.H. Doll & S.B. Kraines (2013). Beyond the third mission: Exploring the emerging university function of co-creation for sustainability. Science and Public Policy 41(2):151–179

Widianarko,  B.  (2011a).  Perubahan  Paradigma  Penganekaragaman

Pangan. SUAR Juni 2011

(2011b). Rethinking the Food Diversification Program. The

Jakarta Post. Nov. 8.