6 Wapres dan MOOCs

Dimuat di Harian KOMPAS 14 Februari 2013

Dalam pembukaan Konvensi Kampus Ke-9 dan Temu Tahunan Ke-15 Forum Rektor Indonesia di Semarang 18/1/2013, Wakil Presiden (Wapres) Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec. mengangkat sebuah gagasan yang layak dikaji oleh kalangan pendidikan tinggi di negeri ini. Demi meningkatkan mutu dan daya saing di ranah internasional, Wapres Boediono menyarankan agar perguruan- perguruan tinggi Indonesia memanfaatkan mata kuliah online yang banyak tersedia saat ini. Menurut Wapres “…. Materi dan proses pengajaran itu umumnya disusun dan diolah oleh pendidik dan pengajar dari lembaga-lembaga pendidikan ternama di dunia di luar negeri. Oleh karena itu standarnya dijamin memenuhi standar internasional”. Wapres juga meminta Menteri Pendidikan Nasional untuk mengembangkan platform mata kuliah online versi Indonesia.

Gagasan Wapres terkesan menjanjikan. Alih-alih menunggu tersedianya dosen bermutu nan mumpuni di kampus-kampus seluruh nusantara, mengapa kita tidak langsung saja “mengudap” hasil ramuan para pengajar hebat dari kampus-kampus ternama di luar negeri. Wapres rupanya terpikat oleh tawaran MOOCs (Massive  Open  Online  Courses)  – sebuah wabah yang sedang melanda bisnis pendidikan tingggi internasional, terutama di Amerika  Serikat. Apalagi  saat  ini  MOOCs  umumnya  tersedia secara prodeo. Para penyedia MOOCs, seperti Coursera, Audacity, EdX, MITx dan Khan Institute memang masih membebas-beakan para pengguna jasa kuliah online mereka.

Pembebasbeaan tadi tentu tidak akan berlangsung selamanya. Penyedia  MOOCs  sudah  merancang  langkah-langkah  taktis untuk meraup penghasilan. Peter Lange Provost salah satu universitas mitra Coursera – Duke University – dengan optimis menyatakan “Kami  akan  menghasilkan  uang,  ketika  Coursera menghasilkan uang. …Saya pikir hal itu akan terjadi tidak lama lagi. Kita tidak ingin mengulang kesalahan industri surat kabar yang menggratiskan produk online mereka terlalu lama” (Jakarta Post, 8/1/2013).

Coursera  –  yang  dibangun  oleh  dua  profesor  ilmu  komputer di Stanford University Daphne Koller dan Andrew Ng – telah menyiapkan strategi untuk mendapatkan aliran uang masuk. Coursera merancang penarikan beaya dari (1) sertifikasi (sertifikat kelulusan peserta), (2) rekrutmen karyawan (akses terhadap data nilai dan prestasi peserta), (3) tutorial tatap muka dan penilaian, (4) sponsor, (5) uang kuliah dan (6) penjualan platform MOOCs kepada lembaga penyelenggara kuliah. Yang terakhir rupanya telah memiliki pasar. Disadari atau tidak, solusi ala Wapres itulah yang justru ditunggu-tunggu oleh para penyedia MOOCs.

Dengan keleluasaan finansial yang dimiliki, kiranya tidak sulit bagi Kementerian Pendidikan Nasional membeli platform MOOCs dan memberikan akses kepada perguruan-perguruan tinggi. Namun begitu, solusi yang disarankan Wapres harus dipertanyakan secara kritis. Perlu disadari bahwa dalam pengembangan mutu pendidikan tinggi tidak ada resep “quick fix” yang instan dan mujarab.

Konsep MOOCs sendiri masih sarat kontroversi. Pada awal peluncurannya, portal-portal MOOCs berhasil memikat begitu banyak peminat – melampaui kisah sukses jejaring sosial Facebook dan Twitter. Hingga desember 2012, misalnya, pendaftar kuliah Coursera telah mencapai lebih dari dua juta. Setiap minggu ada 70 ribu pendaftar untuk 200 mata kuliah yang ditawarkan. Hanya dalam waktu empat bulan sejak diluncurkan, Coursera mampu menggandeng 33 universitas mitra dalam pengembangan bahan kuliah, dan mampu menarik modal ventura sebesar 16 juta dolar AS.

Istilah MOOCs diangkat pertama kali oleh Dave Cormier dan Bryan Alexander untuk menyebut perkuliahan online tentang “Connectivism and Connective Knowledge” oleh George Siemens dan Stephen Downes di Universitas Manitoba, Canada. Kuliah online dalam platform MOOCs adalah rekaman video perkuliahan biasa yang dipilah dalam segmen lima belas menitan. Setiap minggunya peserta mendapat semacam ujian dengan soal pilihan ganda. Ujian ini dirancang untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah (algoritma)  bukan  penguasaan  konsep.  Setelah  mengerjakan soal, peserta kuliah tidak mendapatkan umpan balik apapun kecuali nilai. Dalam telaahnya terhadap sejumlah institusi peserta Coursera, Amstrong (2012) menengarai kurangnya keterlibatan ahli pedagogi dalam pegembangan mata kuliah online yang mereka tawarkan.

Dalam konteks daya saing, menurut hemat saya praksis itu penggunaan MOOCs justru berpotensi mereduksi makna dan menurunkan mutu pendidikan tinggi, serta mengancam kebebasan akademik. Penggunaan MOOCs di kampus-kampus kita sejatinya mereduksi kegiatan pengajaran menjadi sekedar usaha waralaba. Kampus-kampus kita hanya menjadi pembeli lisensi paket pengajaran  dari   pihak   pengembang   MOOCs.

Kalaupun nantinya tersedia MOOCs versi Indonesia dan gratis, maka risiko yang menghadang sama saja.

Anjuran penggunaan MOOCs sebenarnya berisiko menggerus kebebasan akademik.

Pasal 8 Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa kebebasan akademik “..merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma” (ayat 2). Dalam kebebasan akademik melekat otonomi keilmuan yaitu “..otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik” (ayat 3). Jadi setiap dosen justru harus mengembangkan bahan perkuliahannya sendiri bukan hanya mengasongkan paket perkuliahan yang disusun dan dikemas oleh dosen lain. Tentu saja dalam mengembangkannya sang dosen selayaknya didorong untuk memanfaatkan kekayaan sumber ilmu baik yang konvensional maupun online – termasuk melongok isi MOOCs. Tetapi, sekali lagi, bukan sekedar menyomot dan menggunakan modul yang sudah tersedia.

Dalam ranah praktis, penggunaan MOOCs justru dapat menjerumuskan para dosen menjadi sekedar “sopir tembak”. Hal ini tentu saja bertabrakan langsung dengan rumusan tugas dosen dalam pasal 12 Undang-undang nomor 12/2012 tentang pendidikan tinggi. Dua ayat pertama dalam pasal itu menegaskan bahwa dosen (1) sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya, dan (2) sebagai ilmuwan memiliki tugas  mengembangkan  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Artinya, para dosen kita memang harus berupaya keras dan terus menerus untuk mengembangkan ilmunya  dan  menularkannya  kepada  mahasiswa  melalui proses belajar mengajar yang interaktif dalam rumah universitas magistrorum et scholarium. Jalan terjal memang masih harus dilalui untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya dosen kompeten dan mumpuni yang banyak diidap oleh perguruan tinggi kita saat ini. Dalam dunia pendidikan quick fix memang tidak pernah ada.