32 Angkot dan Ojek Online

Ir. Drs. Djoko Setijowarno,  MT. – Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Artikel dimuat di Jawa Pos, 3 April 2017

Pertikaian antara angkot dan ojek pangkalan dengan ojek online masih tetap berlanjut, jika tidak diatur. Walaupun Kemenhub telah menerapkan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pasalnya, Permenhub tersebut hanya mengatur untuk roda empat, bukan roda dua seperti ojek sepeda motor.

Keberadaan ojek sepeda motor mulai marak ketika terjadi krisis moneter tahun 1998. Banyak terjadi PHK di beberapa perusahaan yang menimbulkan penangguran. Pekerjaan yang paling mudah saat itu adalah menjadi pengemudi ojek sepeda motor.

Cuma ojek sepeda motor tidak berkeliaran di jalan raya , seperti ojek online sekarang. Cukup mangkal di ujung-ujung jalan, maka disebut ojek pangkalan (opang).

Keberadan ojek pangkalan tidak banyak dimasalahkan oleh angkot. Kareena tidak mengambil pangsa pasarnya. Justru dengan ojek pangkalan biasanya menjadi pengumpan (feeder) angkot yang beroperasi tidak bisa menlayani hingga kawasan perumahan atau pemukiman.

Dari sisi waktu, jelas ojek online lebih cepat. Dari segi aksesibilitas, ojek online yang door to door, bisa mendekati asal dan tujuan perjalanan. Lainnya halnya dengan angkot, harus berjalan kaki ke jalan dan menunggu jika lewat. Selain bisa menembus kemacetan dengan melanggaraturan belalu lintas, ojek online tidak ngetem seperti hanya angkot.

Buruknya, ojek online tidak memiliki lokasi parkir, sehingga sering menggunakan trotoar untuk memarkir kendaraannya. Kalau dulu, para orang tua sering menggunakan becak untuk mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Sekarang berganti dengan diantar ojek on line.

Sejatinya, penyebab penurunan penumpang yang menggunakan angkot bukan lantaram jumlah ojek on line kian bertambah banyak. Jauh sebelum itu, ketika produksi sepeda motor mulai meningkat tahun 2005, banyak penumpang angkot yang berlaih mengghunakan sepeda motor. Sepeda motor murah dan mudah untuk mendapatkannya. Pasalnya, cukup dengan membayar uang muka uang Rp 500 ribu sudah bisa membawa pulang satu unit sepeda motor. Pelajar yang serng menggunakan angkot untuk ke sekolah, sudah dibelikan orang tuanya sepeda motor. Bahkan pelajar SMP pun kerap kita lihat menggunakan sepeda motor ke sekolah. Meski, sekolahnya tidak menginjinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Masih bisa menitipkan sepeda motor di dekat penitipan atau area parkir sekolahnya.

Angkot juga perlu berbenah, setidaknya penumpang setia akan kembali melirik angkot. Agar murah, perlu mendapat subsidi operasional dari pemerintah. Peran pemerintah daerah sangat besar untuk menata kembali angkot. Manajemen angkot masih merupakan manajemen pribadi sudah harus dihilangkan. Jika ingin dapat subsidi dari pemerintah, harus berbadan hukum. Pemda hendaknya dapat menata segera keberadaan angkutan umum di daerahnya masing-masing. Dimulai dengan memberikan subsidi angkot yang ada. Sembari menata menuju konsep pembelian pelayanan (buy the service).

Lantas bagaimana dengan ojek on line yang sudah cukup banyak penggemarnya. Kepala daerah harus mulai menata. Misalnya, membatasi wilayah operasi dan membatasi cc atau isi silender sepeda motor yang boleh digunakan. Ada identitas resmi, dilakukan pembinaan agar dapat berlalu lintas dengan benar. Perusahaan online juga perlu diajak komunikasi agar tidak menerapkan tarif yang justru membahayakan pengemudi dan penmpang ketika di jalan raya. Tidak jarang ditemui pengemudi saat mengendarai sepeda motor tidak dalam konsentrasi pikiran sebagai pengemudi yang sedang membawa penumpang. Lantaran selalu melihat layar monitor telpon genggam yang nempel dan berada di atas speedometer untuk segera mendapat oreder penumpang lagi. Sangat membahayakan dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Keberadaan ojek sepeda motor masih dapat diatur mendasari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala daerah punya wewenang untuk mengatur terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pasal 17 menyebutkan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pasal 65, juga menyatakan dalam melaksanakan tugas, kepala daerah berweang menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.

Walikota Depok sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Sepeda Motor. Dalam aturan tersebut, melarang ojek on line menaikkan orang di kawasan terminal serta di badan jalan yang telah dilayani angkutan dalam trayek alias angkot.

Di sisi lain, belajarlah dengan beberapa kepala daerah yang sudah memulai memberi perhatian untuk angkot, seperti Pemkab. Tabanan (Bali), Pemkab. Kebumen (Jawa Tengah), Pemkab. Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Pemkab. Pak-Pak (Sumatera Utara), di Jawa Timur ada Pemkab. Kediri, Pemkab. Ponorogo dan Pemkab. Trenggalek. Kepala daerah tidak perlu khawatir kehilangan suara akibat menata angkot. Justru jika angkutan umum tertata, pamor kepala daerah tersebut makin cemerlang. Karena kebijakannya dapat dirasakan masyarakat kebanyakan.