31 Membenahi Tata Kelola Bus Pariwisata

Ir. Drs. Djoko Setijowarno,  MT. – Peneliti Lab. Transportasi Unika Soegijapranata

Artikel dimuat di Jawa Pos, 1 Mei 2017

Angkutan pariwisata sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata. Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata (pasal 154).

Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menyebutkan angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

Pasal 23, menyatakan pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata wajib memenuhi pelayanan untuk mengakut wisatawan, pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata yang disertai dengan pemandu wisata, tidak masuk terminal, besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata, tidak boleh digunakan selain keperluan wisata, tidak terjadwal dan wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Selagi musim libur panjang 22-24 April 2017 telah terjadi dua kecelakaan bus pariwisata. Pertama di Jalan Raya Puncak, Megamendung Kabupaten Bogor dengan korban 4 meninggal dunia dan 20 orang terluka. Kedua di Jalan Raya Rancabal-Ciwidey, Kampung Mawar 01/05, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan ini memakan korban dua  orang  warga  setempat  yang  sedang  berjalan  kaki  meninggal  dunia. Yang teranyar, musim libur panjang 29 April – 1 Mei 2017 terjadi kecelakaan melibatkan bus pariwisata di Jalan Raya puncak Desa Ciloto, Cipanas, Kab. Cianjur dengan korban 13 meninggal dunia.

Seusai kecelakaan, pengemudi yang sering dijadikan tersangka. Pasalnya, UU LLAJ cenderung menyalahkan pengemudi jika terjadi kecelakaan. Padahal masih ada peran manajemen (pengusaha) harus ikut mengawasi operasional angkutan pariwisata.

Peran operator dan juga KIR yang dilakukan oleh Pemda juga terkait. Jika tidak dilakukan dengan baik dan benar, bisa memicu terjadiya kecelakaan. Demikian pula dalam hal pemberian SIM oleh Polantas, harus diperketat lagi. Untuk memperoleh SIM A/B1/B2 Umum seharusnya diwajibkan mengkuti pelatihan khusus pengangkutan penumpang atau barang.

Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor  unum.  Waktu  kerja  pengemudi  kendaraan  bermotor  umum paling lama 8 jam sehari. Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudi kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam (pasal 90 UU LLAJ).

Masalah jam kerja pengemudi ini, kerap tidak berlaku di operasional bus pariwisata. Ada anggapan pengemudi bisa istirahat saat pelancong kunjungi obyek  wisata.  Anggapan  yang  keliru.  Juga  untuk  mengirit  membayar honor pengemudi. Bagaimanapun, pengemudi memiliki keterbatasan fisik sementara dalam menjalankan tugasnya harus komitmen menegakkan aturan keselamatan yang tinggi.

Masyarakat juga cenderung memilih bus pariwisata yang murah, tapi abai terhadap keselamatan jiwanya. Untuk menghindari kembali jatuhnya kroban jiwa, lanjut akademisi senior itu, konsumen bolkeh bahkan wajib menanyakan tentang surat menyurat terkait perijinan dan aspek keselamatan kendaraan yang akan ditumpanginya.

Sebaliknya, pengusaha angkutan umum termasuk bus pariwisata wajib menjelaskan tentang itu jika diminta konsumen. Keselamatan transportasi menjadi tanggung jawab kita semua. Pengusaha tak boleh hanya memikirkan untung saja, tapi keselamatan dan pelayanan diabaikan.

Ada beberapa pengusaha bus pariwisata menggunakan bekas bus reguler untuk bus pariwisata. Cuma cashing yang diubah, seolah seperi bus baru. Sementara, kondisi didalamnya masih tetap bus lama dan tidak banyak berubah. Pemerintah perlu melakukan tindakan sweeping ke beberapa operator bus pariwisata yang dicurigai bermasalah. Jika ketahuan melanggar, bisa ditutup izin usahanya. Jika tidak berizin, bisa dilanjutkan pelanggaran terhadap tindakan usaha angkutan umum illegal.

Tata kelola bus pariwisata harus ditata ulang. Pengusaha, Pemda dan awak angkutan harus bekerja dengan baik sesuai aturan UU dan mereka harus mengutamakan keselamatan. Nyawa manusia tak bisa ditukar apalagi hanya untuk kepentingan ekonomi pengusaha atau pihak lainnya.

Antisipasi supaya bus pariwisata tidak menimbulkan korban lagi, masyarakat harus kritis jika menyewa bus pariwisata. Jangan hanya mau piknik dengan sewa bus murah, akan tetapi factor keselamatan juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu, mintalah fotocopy STNK, uji kir, SIM pengemudi dan ijin usaha transportasinya.

Menjelang musim liburan tengah tahun 2017, banyak sekolah akan melakukan kegiatan  studi  tour  ke  beberapa  obyek  wisata.  Seringkali  pihak  bisnis travel menawarkan sejumlah paket ke beberapa sekolah. Biasanya pihak sekolah mencari yang tawaran harganya lebih murah diprioritaskan. Dinas Perhubungan Provinsi jawa Tengah dan kabupaten/kota se Jawa Tengah harus ikut mengawasi, setidaknya sudah mulai diberikan surat himbauan ke sekolah untuk menyewa bus pariwisata yang berkeselamatan.