24 Momentum Membenahi Transportasi Umum

Ir. Drs. Djoko Setijowarno,  MT. – Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata
Artikel dimuat di Jawa pos, 20 Maret 2017

Indonesia merupakan negara yang mengatur angkutan umumnya (regulated system), sama dengan negara-negara lainnya sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk melayani dan melindungi masyarakat, pengusaha dan lingkungan.

Perizinan sebagai salah satu bentuk kontrol pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha sehat. Itulah mengapa operator angkutan umum harus berupa badan hukum yang pada prakteknya berupa entry barrier, dimana hanya perusahaan yang kompeten saja yang bisa masuk ke industri jasa angkutan umum.

Tujuannya supaya lebih profesional dan bertanggungjawab untuk menjalankan tugas pemerintah atau pemda dalam menjamin terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, lancar, efisien, terjangkau. Oleh sebab itu badan usaha angkutan umum harus berbadan hukum, sehingga memiliki kompetensi dan profesional.

Untuk pengoperasian taksi, pelayanan lentur (flexible service), bukan rute tetap  (fixed  route),  maka  harus  meminimkan kilometer  kosong  (empty kilometer). Karena taksi juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang efektif (kapan saja, di mana saja, ke mana saja kebutuhan penumpang dapat dilayani). Oleh sebab itu diperlukan seperangkat komunikasi di dalam pengoperasiannya. Pada awalnya dengan radio, kemudian telepon dan dikendalikan dengan GPS (Geographic Position System).

Perangkat  ini  tentunya  dapat  memudahkan  dispatcher,  pengemudi  dan calon penumpang di dalam pelayanan taksi dan lebih responsif. Jadi, penggunaan aplikasi gadget atau computer on line hanya merupakan pelengkap pengoperasian angkutan umum. Seharusnya perangkat dispatching yang dijual atau ditawarkan adalah seat atau perjalanan dengan taksi berizin, bukan terhadap kendaraan pribadi.

Analogi di dalam pengusahaan taksi di beberapa negara dimungkinkan ada perusahaan dispatching untuk mengakomodasi perusahaan taksi kecil agar lebih responsif dan bekerjasama, namanya taxi dispatching service operator yang dijual adalah seat atau perjalanan taksi berizin.

Di masyarakat perkotaan di beberapa negara maju untuk penglaju pada jam sibuk, termasuk di Indonesia dengan nebeng.com nya. Model ini beda dengan uber atau grab car. Karena inisiatif untuk bepergian dengan satu kendaraan bersama-sama dengan satu kendaraan.

Bukan barang haram

Aplikasi teknologi di sektor transportasi bukanlah hal baru. Sudah lama dikenal dengan ITS (Intelegentia Transport System). Salah satunya adalah sistem aplikasi atau on line. Sekarang sudah diterapkan di perkerataapian, seperti dalam hal pemesanan tiket, pelacakan lokasi KA yang bergerak. Di jalan raya ada ATCS yang membantu mengatur lalu lintas kendaraan di persimpangan. Bahkan, jika bus dilengkapi dengan perangkat GPS, dapat diselenggarakan bus priority atau memberikan prioritas jika bus umum yang akan melintasi persimpangan dapat terus berjalan, tanpa halangan. Hal ini dapat dilakukan karena terhubung dengan perangkat ATCS yang sudah terpasang.

Perusahaan  tidak boleh gagap terhadap teknologi. Harus efisien, lebih efektif dan lebih responsif terhadap kebutuhan penumpang yang menuntut tarif lebih murah, pelayanan lebih professional dan perusahaannya lebih kompeten.

Akhir-akhir ada perseteruan seolah taksi resmi (bukan konvensional) tidak mau berubah dan anti perangkat aplikasi. Di Semarang dan Solo sudah ada taksi resmi beraplikasi melengkapi upaya menggaet penumpang. Taksi Kosti yang merupakan usaha taksi berbadan hukum yang dibentuk para sopir. Hal ini dapat ditiru usaha taksi lainnya.

Demikian pula dengan ojek sudah mulai marak menggunakan aplikasi. Tentunya, pemda mulai menertibkan keberadaan gojek. Jika tidak, kota-kota akan dipenuhi gojek dan gejala ini sudah mulai nampak di Kota Semarang.

Lain halnya dengan Kota Solo, sejak awal menolak adanya ojek dan taksi on line. Dikhawatirkan akan terjadi persoalan sosial. Dan ternyata terbukti beberapa hari lalu, muncul demo angkutan umum versus gojek. Kota Solo tidak diijinkan bisnis gojek, tapi ijin dikeluarkan pemda tetangga. Jelas, mobilitas tertinggi ada di Kota Solo. Alhasil, meski Solo menolak akhirnya oeprasi ojek juga pasti di Kota Solo. Padahal Kota Solo sekarang sedang gencar membenahi transportasi umum. Ada delapan rute bus system transit dalam kota dan tujuh aglomerasi Solo Raya yang akan melayanai wilayah kabupaten sekitarnya.

Jika pemda yang sudah ada ojek, sebaiknya memilih kendaraan roda tiga. Apalagi daerah layanan berupa pedesaan yang berbukit dan masih jarang atau belum tersedia transportasi umum.

Kendaraan roda tiga seperti bajaj tertutup atap, tidak tersiram air ketika hujan tiba, tidak kena terik matahari jika musim panas. Lajunya dapat terkendali tidak lebih dari 60 km/jam. Mampu daerah tanjakan, dapat diberikan argometer seperti di India sebagai pengukur tarif. Kapasitas 2-3 orang dan bisa angkut barang. Di perkotaan dapat dijadikan angkutan lingkungan atau feeder.

Sekarang momentum membenahi transportasi umum. Semoga kekisruhan transportasi on line tidak terulang lagi di Jawa Tengah. Dituntut kesadaran kepala daerah dimulai dengan tidak membiarkan transportasi umum yang ada tergerus keberadaan transportasi on line.