16 Politik Pricing Pelayanan  Publik

H. Sri Sulistyanto, SE., MSi. – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang

Artikel dimuat di KONTAN, 12 Januari 2017.

Kenaikan tarif Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh kepolisian, khususnya STNK dan BPKB, seperti diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016, cenderung menimbulkan kegaduhan. Betapa tidak, setiap pihak seolah saling lempar. Tampak gamang memberikan penjelasan. Hanya mengatakan itu rekomendasi BPK dan Banggar DPR. Kok bisa sih?

Incrementalism

Ya. Tapi mungkin bakal berbeda seandainya pemerintah memahami dan menggunakan pendekatan costing ketika membuat keputusan pricing tersebut. Tanpa bermaksud skeptis, harus diakui jika pemerintah memang relatif jarang menggunakan basis biaya dan unit ekuivalensi sebagai dasar untuk menentukan unit cost layanannya (public goods).

Tarif acap ditentukan hanya dengan pendekatan incrementalism atau menambah  tarif  lama  dengan  sejumlah  nilai  tertentu.  Yang  kadang  juga tidak jelas dasar penetapannya. Misalnya, sekedar ditambah 10% tarif lama.

Padahal, ironisnya, tarif itu dulu juga tidak ditentukan dengan pendekatan costing. Tapi hanya dengan asumsi-asumsi tertentu. Yang juga lemah basis teoritis dan empirisnya.

Bahkan, seandainya melakukan penelusuran biaya, relatif hanya fokus pada out of pocket cost. Atau biaya tunai, seperti gaji dan alat tulis kantor. Sementara sunk cost atau pengeluaran untuk pengadaan asset fisik, misalnya mesin dan gedung kantor, relatif tidak banyak disentuh. Apalagi biaya tidak langsung (indirect cost), seperti belanja rutin instansi yang memberikan layanan publik tersebut.

Padahal costing mestinya menggunakan metode full cost recovery. Atau membebankan seluruh biaya. Sejalan dengan semangat akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, dan rasa keadilan. Karena masyarakat memang berhak tahu pemanfaatan semua sumberdaya publik.

Pemerintah sebenarnya menyadari pentingnya costing ini. Salah satunya tampak dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa full cost recovery bisa menjadi insentif investasi di Indonesia. Meski, sayangnya, sampai saat ini masih terbatas pada penepatan air minum PDAM. Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Sementara pricing jenis layanan publik yang lain belum banyak diatur.

Selesai? Tentu tidak. Karena, selain biaya, ada variabel lain untuk menentukan unit cost, yakni unit ekuivalensi. Atau jumlah produk yang bisa dihasilkan dari pengeluaran itu. Karena pada dasarnya unit cost merupakan pembagian antara total biaya dengan unit ekuivalensi.

Namun, sama dengan biaya, unit ekuivalensi juga tidak dihitung. Ambil contoh, misalnya, untuk pelayanan parkir kendaraan atau rumah sakit. Yang tidak bisa sekedar menggunakan jumlah kendaraan atau penduduk yang ada di satu daerah. Karena memang tidak bisa dipastikan berapa kali sebuah kendaraan akan diparkir atau seseorang akan sakit selama satu periode.

Maka, mau tidak mau, unit ekuivalensi pun harus diestimasi dengan menggunakan asumsi. Misalnya, untuk parkir, dengan mengasumsi kapasitas parkir untuk setiap ruas jalan. Membedakan kawasan ramai dan sepi. Atau jam  ramai  parkir  dan  sepi. Demikian  juga  dengan  rumah  sakit.  Dengan melihat kelasnya, jumlah dan kapasitas dokter, dan sebagainya. Ini sebabnya keakurasian cost of service sangat tergantung pada asumsi yang dipakai.

Namun, berbeda dengan perusahaan, pricing ini tidak berhenti pada proses costing. Pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi riil masyarakat. Dengan  melakukan  survei  untuk  mengetahui  kemampuan  masyarakat untuk membayar (ability to pay). Maupun kemauan membayarnya (willingness to pay). Yang bisa dilihat dari alokasi belanja masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer. Sekaligus untuk memastikan komitmen masyarakat sebagai “konsumen” layanan publik.

Formulasi costing, kemampuan, dan kemauan membayar inilah yang menjadi varibel kunci pricing. Berapa yang harus dibayar masyarakat (charging of service) sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah. Bisa diatas, sama, atau dibawah unit cost-nya. Tergantung goodwill pemerintah. Cuma, jika ditetapkan dibawah unit cost, berarti pemerintah harus menyiapkan subsidi.

Catatan Penutup

Meski tampak rumit, proses pricing tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pada semua pihak. Di satu sisi masyarakat diharapkan lebih mudah menerimanya karena semua didasarkan pada perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain pemerintah punya pegangan kuat dalam membuat keputusan politik. Hingga Presiden Jokowi tidak perlu lagi mengatakan kalau kenaikan tersebut di atas terlalu tinggi. Apalagi sampai saling lempar. Karena semua sudah didasarkan pada politik pricing yang mempertimbangkan semua aspek, baik finansial maupun non finansial. Setuju?