30 Terminal Nyaman, Bukan Mimpi, Tapi Nyata

Ir. Drs. Djoko Setijowarno,  MT. – Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Artikel dimuat di Jawa Pos, Senin, 6 Maret 2017

Apabila menyebut terminal penumpang, sebagian besar masyarakat merasa kurang suka dan ada rasa was was jika memasukinya. Hal ini tidak terlepas dari rasa khawatir akan terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan jika berada di dalam terminal, seperti aksi copet, dibius, suasana kotor dan kumuh, sehingga ingin segera keluar.

Akibatnya, sekarang pengguna bus umum berkurang, kecuali bus umum yang berangkat dari pool yang sudah disediakan seperti terminal mini yang nyaman dan aman.

Namun saat ini ada sedikit harapan setelah diterbitkan Permenhub Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, supaya kondisi pelayanan terminal ke depan kebih baik dari yang sekarang. Aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan sungguh diperhatikan dalam peraturan tersebut.

Terminal  akan  terbagi  menjadi  beberapa  zona,  seperti  zona penumpang bertiket merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap masuk kendaraan. Zona ini meliputi ruang tunggu berupa ruang eksekutif (lounge) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (lounge), ruang dalam di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (boarding). Zona penumpang belum bertiket, tempat dimana calon penumpang, pengantar dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket.

Pembagian zona ini bertujuan untuk memberikan rasa selamat, aman dan nyaman bagi pengguna jasa terminal. Sudah tidak ada nantinya penumpang bersliweran di antara kendaraan yang siap berangkat atau tiba. Penumpang akan masuk kendaraan umum setelah kendaraan tersebut siap diberangkatkan. Seperti halnya kereta di stasiun dan pesawat udara di bandara.

Sejak era reformasi dan otda, kondisi terminal di daerah kian memburuk. Terminal adalah salah satu aset pusat yang diserahkan ke daerah untuk dikelola. Namun dalam perjalanan waktu, banyak aset terminal kurang terawat bahkan dijual dan dipindah ke daerah pinggiran. Alasannya akan dibangun baru dan dapat memberi layanan lebih. Nyatanya, terminal hanya sebagai sumber PAD tanpa diberikan anggaran yang memadai untuk operasi dan pemeliharaan.

Pembinaan terhadap aparat pengelola juga tidak dilakukan. Yang penting dapat memberikan kontribusi buat PAD dianggap lebih dari cukup. Konsep terminal sebagai simpul pelayanan sudah hilang, beralih menjadi sumber eknonomi.

Belum lagi dengan pemindahan sejumlah terminal yang semula berada di pusat kota, kemudian dipindah ke daerah pinggiran yang sepi dan minim akses angkutan umum. Dampaknya, cukup banyak bangunan terminal yang mangkrak dijauhi penggunanya. Padahal untuk membangun terminal sudah dikucurkan puluhan miliar APBD maupun APBN.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk  mengatur  kedatangan  dan  keberangkatan  penumpang,  menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta tempat perpindahan moda transportasi.

Menurut  Permenhub  Nomor  132  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, untuk menetapkan lokasi terminal harus memperhatikan (1) tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan, kesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi RTRW Kab/Kota, (2) kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan kinerja jaringan dan jaringan trayek, (3) kesesuaian dengan rencana pengembangan atau pusat kegiatan, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain, (4) permintaan angkutan, (5) kelayakan teknis, finansial dan ekonomi, (5) keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan (6) kelestarian lingkungan hidup.

Terminal terklasifikasi menjadi terminal tipe A, B dan C yang didasarkan pada kriteria tingkat permintaan angkutan, keterpaduan pelayanan angkutan, jumlah trayek, jenis pelayanan angkutan, fasilitas utama dan fasilitas penunjang, dan simpul asal tujuan angkutan.

Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal tipe A akan dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemehub. Saat ini terdapat 143 terminal tipe A dikelola pusat yang didalamnya termasuk Terminal Mangkang dan beberapa terminal di Jateng lainnya.

Nantinya, di terminal akan dilakukan pengecekan kesehatan pengemudi bus dan kondisi bus. Terminal berfungsi sebagai instrumen kendali perjalanan bus umum. Setiap pengemudinya wajib masuk terminal dengan membawa kartu perjalanan. Tidak seperti sekarang, cukup lempar lembaran uang ke oknum petugas terminal untuk tidak masuk terminal. Jika ada pengemudi yang membandel, ijin dapat dibekukan atau dicabut demi keselamatan.

Membangun terminal di pusat kota lebih strategis. Tahun 2016, Terminal Tirtonadi mendapat pemasukan sekitar Rp 5,2 miliar dari retribusi penumpang, parkir, bus dan sewa kios. Biaya operasional untuk 209 pegawai sekitar Rp 4,5 miliar. Jumlah pengunjung rata-rata 9.800 orang per hari. Dihampiri 1.410 armada bus AKAP dan AKDP.

Terminal Mangkang yang sudah dikelola Kemenhub tentu akan mengikutinya. Meskipun berada di pinggir kota. Masih perlu upaya inovatif menarik penumpang dan armada bus, sehingga Terminal Mangkang dapat menjadi kebanggaan Kota Semarang.